Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meninjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) 2025. Bazar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73.
Terdapat 548 stand yang turut dihadirkan dalam bazar ini. Bazar ini sendiri diselenggarakan dengan mengusung tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa”.
Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian Bhayangkari dalam membina dan memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bhayangkari, masyarakat umum, maupun organisasi wanita seaspirasi. Kapolri pun meninjau sejumlah stand milik Bareskrim, Polda Sumut, Polda DIY, Polda Papua, Polda Jatim, Polda Sumsel, PG Itwasum, Baharkam, Polda Kaltim, Polda Malut, Polda Papua Barat, Polda Kalteng, dan Polda Korlantas.
Sebelumnya, Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar bazar ini menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti.
“Bazar ini bukan sekadar pameran produk, tetapi ajang membangun sinergi, mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi pemasaran. Kami ingin UMKM tumbuh menjadi pilar ekonomi bangsa yang tangguh dan mandiri,” ujarnya.
Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar, seperti talkshow dari Bank Mandiri, BPOM, pelatihan skincare, demo masak dari Rose Brand, serta workshop dari para pengurus Bhayangkari daerah. Kehadiran sponsor utama dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Sungai Budi Group, dan PT Telekomunikasi Seluler turut mendukung suksesnya pelaksanaan acara.
Sementara itu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas dan kontribusi Bhayangkari dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM.
“Bhayangkari membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pendamping anggota kepolisian, tetapi perempuan-perempuan hebat, kreatif, dan multi-talenta. Saya percaya, peran Bhayangkari akan membawa dampak besar dalam membina UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutur Ibu Selvi.
Ibu Selvi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi wanita untuk mendorong UMKM kecil agar memiliki akses pembinaan, permodalan, serta pasar yang lebih luas, baik offline maupun online. Ia juga mengusulkan agar ke depannya bazar ini mengangkat tema kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia secara bergiliran.
Mengakhiri sambutannya, Ibu Selvi secara resmi membuka acara Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025:
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk bangsa dan mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Bazar ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
