Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
PACITAN –
Mulai saat ini puluhan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Pacitan Polda Jatim memiliki kesibukan baru.
Mereka akan keliling kampung di wilayah binaan. Tak sekadar melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga akan mengajak warga ngopi bareng.
Sepeda motor yang selama ini digunakan untuk operasional pun sudah disulap sedemikian rupa.
Sebuah kotak berbahan kayu terpasang pada jok belakang. Di dalamnya terdapat kompor mini, bahan bakar gas, serta kopi kemasan. Ada pula payung tenda yang dapat dilepas pasang.
Saat mengundang warga untuk ngopi bareng, Bhabinkamtibmas segera menyiapkan semua kelengkapan.

Bagian ujung kotak kayu dibuka hingga membentuk meja. Di atas papan itu proses merebus air hingga menyeduh kopi dilakukan.
“Filosofi ‘Kopi Bolo Bhabin’ lahir karena minuman tradisional itu simbol keakraban, dinikmati sambil ngobrol, bolo sebagai teman, dan bhabin sebagai sahabat masyarakat,” ujar Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar tentang nama salah satu program inovasi tersebut.
Dikatakan, program Kopi Bolo Bhabin adalah tindak lanjut program serupa yang sudah dicanangkan di Polda Jatim.
Tentu hal itu bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Dipastikan jauh dari kesan simbolik, program ini diharapkan menjadi sarana membuka ruang diskusi dengan warga.
“Para Bhabin akan berkeliling dari desa ke desa, menyambangi pos ronda, teras rumah warga, hingga balai desa,” kata AKBP Ayub.
Sambil menyeduh kopi, para Bhabin akan membuka ruang diskusi ringan mulai dari masalah keamanan lingkungan, kenakalan remaja, persoalan sosial, hingga persoalan administratif warga.
Satu lagi inovasi Polres Pacitan yang resmi diluncurkan Kapolres Pacitan. Program itu bernama ‘SIM Bolo Bhabin’.
Warga yang akan mengurus SIM akan diberi pelatihan dasar langsung oleh Bhabin.
Tak hanya secara teori, calon pemohon SIM juga akan mendapat latihan praktek.
Adapun sasaran utama SIM Bolo Bhabin adalah warga pedesaan yang kerap kesulitan mengakses layanan pembuatan SIM.
Salah satunya karena keterbatasan waktu, biaya, serta jarak ke pusat kota.
Setelah mendapatkan pelatihan, pemohon diharapkan kian percaya diri dan dapat lulus mengikuti semua tahapan ujian.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya tahu pentingnya memiliki SIM, tapi juga punya kemampuan dan keberanian untuk mengikutinya,” imbuhnya.
Peluncuran inovasi tersebut mendapat sambutan antusias, baik dari warga maupun pemerintah daerah.
Program ini dinilai sebagai langkah maju dalam pendekatan humanis kepolisian. Hal itu sekaligus mematahkan kesan kaku saat warga masyarakat harus berurusan dengan layanan kepolisian.
“Lewat ngopi santai bareng, kami ingin hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga pendengar dan sahabat. Di sisi lain, para Bhabin bukan sekadar menjadi pelatih, tapi sekaligus mendampingi masyarakat yang akan mengikuti ujian SIM,” pungkasnya.
Yunus Jatim












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)