Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
PROBOLINGGO,-
Suasana santai penuh keakraban tercipta dalam acara Ngopi Bareng Media (Piramida) yang digelar Polres Probolinggo di Happy Cafe & Resto Kraksaan.
Acara ini menjadi momen strategis bagi AKBP M. Wahyudin Latif, untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Probolinggo yang baru, sekaligus menyampaikan komitmen membangun sinergi dan kolaborasi bersama insan pers.
Dalam dialog terbuka tersebut, hadir pejabat utama (PJU) Polres Probolinggo Polda Jatim serta para jurnalis dari berbagai media.
Kegiatan ini dikemas ringan, namun penuh makna sebagai wujud kedekatan antara aparat keamanan dan awak media.
“Media adalah mitra penting dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kami siap menerima saran, dan masukan untuk perbaikan pelayanan ke depan,” kata AKBP Latif,Sabtu (26/7).
Kapolres Probolinggo juga menambahkan, bahwa berita yang akurat dan sesuai dengan fakta dapat membuat seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo dapat lebih damai dan tertib tanpa adanya berita negatif.
Selain itu, Polres Probolinggo Polda Jatim juga menyadari bahwa peran media juga sebagai kontrol sosial dan edukasi bagi masyarakat.
“Kami sangat mendukung dengan adanya keterbukaan informasi publik, untuk mendapat informasi atau berita di Polres Probolinggo, dapat dikomunikasikan dengan Kasihumas atau jajaran Kasat di lingkup Polres Probolinggo,” ucapnya.
Dalam Piramida ini, Mitra Media Polres Probolinggo Ahmad Faisol, mengharap
kemudahan konfirmasi kepada pihak kepolisian, agar berita berimbang dan berita yang disajikan kepada masyarakat bisa lebih cepat.
Mitra Polres Probolinggo Polda Jatim berkomitmen mendukung kondusivitas daerah, agar terbangun situasi Kamtibmas yang baik, sehingga investor tidak ragu membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Probolinggo.
“Kita saling menghargai. Kami Mitra Polres Probolinggo, menghargai dan menghormati tupoksi kepolisian. Dan kami patuh pada kode etik jurnalistik dan kode etik perilaku wartawan. Kami sesungguhnya dikepung berbagai peraturan dan kode etik dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ucap Faisol.
Dengan kemasan santai dan dialogis, acara Piramida ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin.
Tak sekadar ngopi, tetapi juga sarana kolaborasi dan keterbukaan antara kepolisian dan media, demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang aman, informatif, dan harmonis.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")