Terasistana.id,Jakarta
JAWA TIMUR –
Dalam rangka mempererat tali Silaturahmi Polda Jawa Timur dengan para perwakilan pegiat Media Sosial, Bidang Humas Polda Jatim melalui Subbid Multimedia menggelar penguatan jaringan netizen Jatim.
Kopi darat (Kopdar) bersama perwakilan pegiat media sosial (Netizen) se Jawa Timur yang mengusung tema ‘ Membangun Budaya Digital Yang Positif Melalui Etika Bermedia Sosial Yang Baik’ itu dilaksanakan di Kota Batu – Jatim, Jumat (25/7/25).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast,S.I.K yang didampingi para Kasubid pada Bid Humas Polda Jatim.
Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, kegitan ini guna merumuskan program – program yang dapat mendukung kondusifitas ruang digital yang aman,nyaman dan sejuk tanpa postingan dan komentar yang mengandung agitasi,provokasi,hoax dan sejenisnya.
Kombes Pol Abast juga mengungkapkan, hadirnya revolusi industri 4.0 meniscayakan kehidupan manusia yang serba mudah,cepat dan instan melalui teknologi digital.
Hal itulah yang memudahkan siapa saja untuk mengakses beragam informasi hanya dengan mengandalkan ujung jari.
Salah satu ancaman yang disebabkan oleh hadirnya revolusi industri adalah membuat banyak hal yang baru sehingga hal yang lama menjadi ketinggalan zaman dan tidak terpakai ( Disruption).
Dimana dalam disrupsi era Post truth, Hoax dan ujaran kebencian menggunakan platform media sosial untuk alat penyebarannya.
“Hal ini bukan perkara sepele karena rangkaian serangannya bisa jadi terus bergelombang,” tutur Kombes Abast.
Dengan rendahnya minat baca masyarakat, menurut Kombes Abast akan menjadikan masyarakat mudah terpengaruh dengan hoax yang diulang sehingga dianggap suatu hal benar.
“Netizen memiliki peran penting dalam membentuk opini dan diskusi online,” kata Kombes Pol Abast.
Kabid Humas Polda Jatim mengatakan Netizen juga dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah melalui aktifitas online (medsos)
Namun demikian Netizen juga rentan menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi palsu,cyber bullying dan sejenisnya.
Oleh karena itu dalam kegiatan kopi darat Polda Jawa Timur bersama para perwakilan pegiat media sosial ini diharapkan dapat terus terjalin silaturahmi dab penyamaan persepsi untuk Jogo Jawa Timur tetap kondusif.
“Terimakasih kepada Netizen Jawa Timur yang selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjaga ruang digital dengan turut meredam berbagai isu negatif, berita hoax, ujaran kebencian yang berkembang di masyarakat,” pungkas Kombes Pol Abast menutup sambutannya.
Sementara itu, Kasubid Multimedia, AKBP Nurul Anaturoh,S.H,M.H mengatakan, kegiatan temu Netizen rutin diselenggarakan demi tetap terjaganya tali silaturahmi antara Polri dengan para penggiat maupun pegiat media sosial.
“Rutin kami selenggarakan untuk tetap konsisten menjaga tali silaturahmi dengan para penggiat dan juga pegiat media sosial,” ungkap AKBP Nurul.
Kegiatan kopdar pegiat medsos ini diikuti ratusan perwakilan Netizen dari wilayah yang ada di Jawa Timur beserta para Kasi Humas Polres/ta/tabes jajaran Polda Jatim.
Selain itu hadir pula para Kasubid dan Kasubag Renmin pada Bid Humas Polda Jatim serta personel Bid Humas Polda Jatim.
Sebagai pemateri, Bid Humas Polda Jatim mengundang Sherlita Ratna Dewi A, S.Si,M.I.P dari Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur dan Ketua harian Komite Komunikasi Digital Jatim, DR.Arief Rahman ,ST M.M serta Polisi baik,Ipda Purnomo.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
