Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
MOJOKERTO –
Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar kegiatan Sosialisasi Manager Bootcamp dan Refresh Kemampuan Gadik (tenaga pendidik) di Gedung Dharma SPN Polda Jatim, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
Kegiatan yang berlangsung selama Dua hari penuh, Rabu (23/7/2025) dan Kamis (24/7/2025) itu bertujuan menguatkan kualitas tenaga pendidik di lingkungan SPN Polda Jatim dalam rangka mencetak Bintara Polri yang Mahir, Terpuji, Patuh Hukum dan Unggul.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K yang memimpin kegiatan tersebut.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut para pejabat utama SPN Polda Jatim, seluruh tenaga pendidik serta seluruh personel SPN Polda Jatim.
Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen institusi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan pelatihan kepolisian.
Pada kegiatan itu Kombes Pol Agus Wibowo menyampaikan materi krusial terkait petunjuk umum kurikulum pendidikan pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Ka SPN juga memaparkan berbagai program unggulan Lemdiklat Polri, salah satunya adalah mata pelajaran Asta Cita, program Live In, hingga rencana pelaksanaan Expo yang merupakan hasil dari rangkaian program Live In.
Program-program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi para calon Bintara Polri
Kombes Pol Agus Wibowo menekankan bahwa sosialisasi ini adalah upaya untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kualitas para gadik/gadikan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama dan kualitas yang prima dalam membimbing serta mengajar,” ujarnya, Kamis (24/7).
Ia menambahkan, tujuan akhir dari penguatan ini adalah agar para peserta didik Diktukba Polri TA 2025 kelak menjadi insan Bhayangkara yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul.
“Harapan ini sejalan dengan visi Polri untuk melahirkan personel yang profesional dan berintegritas tinggi,” ujar Kombes Agus.
Antusiasme peserta sosialisasi terlihat jelas dari sesi tanya jawab yang berlangsung aktif.
Berbagai pertanyaan diajukan, menunjukkan minat besar para gadik dan gadikan untuk memahami serta mengimplementasikan materi yang disampaikan.
Diskusi yang interaktif ini menjadi bukti bahwa para tenaga pendidik siap menghadapi tantangan dalam mencetak generasi Bintara Polri masa depan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")