Terasistana.id,Jakarta
SITUBONDO –
Di tengah kemacetan panjang yang melanda jalur nasional Pantura Situbondo-Banyuwangi, tepatnya di kawasan hutan Baluran, Satlantas Polres Situbondo Polda Jatim menunjukkan aksi sosial yang menyentuh.
Para personel membagikan ratusan nasi kotak dan air minum kepada pengendara dan penumpang yang terjebak macet selama berjam-jam pada Kamis 24 Juli 2025 kemarin.
Kemacetan tersebut dipicu adanya gangguan operasional di Pelabuhan Ketapang dan adanya truk mogok diwilayah Wongsorejo.
Ratusan kendaraan pun tertahan di jalan raya kawasan hutan Baluran yang jauh dari akses fasilitas umum seperti warung makan.
Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan, S.H., M.H. mengatakan, aksi bagi-bagi makanan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, terutama sopir dan penumpang yang terdampak kemacetan panjang di wilayah rawan dan terpencil.
“Macetnya tidak bisa diprediksi dan terjadi di tengah hutan, jauh dari warung atau rumah makan. Di dalam kendaraan pasti ada anak-anak, lansia, bahkan ibu hamil. Mereka perlu bantuan,” ungkap AKP Nanang, Jumat (25/7).
Sekitar 100 nasi kotak lengkap dengan air mineral dibagikan langsung oleh petugas kepada para pengguna jalan.
Mereka menyambut bantuan tersebut dengan penuh haru dan terima kasih.
Bagi sebagian pengendara, aksi ini menjadi penyelamat saat perut mulai keroncongan dan kelelahan mulai melanda.
“Meski sederhana, nasi kotak ini sangat berarti bagi mereka yang sudah menunggu selama berjam-jam tanpa tahu kapan bisa keluar dari kemacetan,” tambahnya.
Aksi ini juga menjadi bagian dari implementasi Polri Untuk Masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan.
Tak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, personel Satlantas juga hadir memberikan bantuan kemanusiaan dalam kondisi darurat.
“Polisi tidak hanya hadir untuk mengatur lalu lintas, tapi juga ada saat masyarakat membutuhkan bantuan seperti saat ini membagikan makanan dan air,” tegas AKP Nanang.
Pihak Polres Situbondo memastikan akan terus melakukan pemantauan arus kendaraan dan menyiapkan langkah antisipasi lanjutan apabila terjadi penumpukan kendaraan kembali.
Sejumlah pengguna jalan menyampaikan apresiasi kepada Polres Situbondo atas kepedulian dan aksi cepatnya.
“Kami sangat terbantu, apalagi posisi kami sedang di tengah hutan dan tidak bisa kemana-mana. Polisi Situbondo luar biasa,” ujar salah satu sopir truk logistik.
Kondisi arus lalu lintas kini perlahan berangsur normal setelah truk mogok berhasil dievakuasi dan pengaturan ulang jalur dilakukan oleh petugas gabungan dari Satlantas Polres Situbondo, Polsek Banyuputih, dan instansi terkait lainnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")