Terasistana.id,Jakarta
BANYUWANGI –
Cara unik dilakukan Satlantas Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur (Jatim) untuk menyosialisasikan Operasi Patuh Semeru 2025.
Lewat program Polantas Menyapa, Polisi turun langsung ke lapangan dan ngopi bareng sopir truk sambil menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas.
Kegiatan digelar di kawasan Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi yang diketahui tempat mangkal para sopir angkutan barang.
Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol Elang Prasetyo, S.I.Kom., M.H. memimpin langsung acara ini bersama jajaran Unit Kamsel.
“Kami ingin lebih dekat dengan para sopir, karena mereka ujung tombak keselamatan di jalan raya,” kata Kompol Elang, Kamis (24/7).
Dalam suasana santai dan penuh keakraban, para sopir diajak berdiskusi tentang 7 pelanggaran prioritas Operasi Patuh Semeru 2025.
7 pelanggaran yang dimaksud adalah tidak memakai helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melampaui batas kecepatan,
berkendara dalam pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, menggunakan HP saat berkendara, dan melawan arus lalu lintas.
Selain itu, sosialisasi juga difokuskan pada bahaya Over Dimensi Overload (Odol)
Polisi mengingatkan risiko kecelakaan hingga sanksi hukum bagi kendaraan yang tidak sesuai standar.
“Harapannya, muncul komitmen bersama agar para sopir bisa jadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.
Para sopir pun diberi ruang menyampaikan keluhan, termasuk soal waktu istirahat yang minim hingga kondisi jalan di jalur distribusi barang.
Kegiatan ini sekaligus jadi bagian dari kampanye Zero Over Dimension Overload dan Zero Accident yang terus digencarkan Polresta Banyuwangi.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")