Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, Subandi berangkatkan 250 atlet, pelatih dan official Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 2025 ke VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan berlangsung pada 26 Juli- 1 Agustus 2025.
Kormi Sidoarjo menurunkan 27 Inorga (Induk Organisasi Olahraga) Seperti YAI (Yayasan Asma Indonesia) Sidoarjo, STI (Senam Tera Indonesia) Sidoarjo, Portina (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia) Sidoarjo serta BKI (Beladiri Kempo Indonesia) Sidoarjo dan YJI (Yayasan Jantung Indonesia) Sidoarjo. Inorga-inorga tersebut akan bertanding di 84 jenis olahraga.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus Kormi Sidoarjo, para pelatih serta seluruh peserta yang telah bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi event nasional kali ini.
Menurutnya Fornas bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga panggung budaya, rekreasi, dan persaudaraan. Juga wujud nyata semangat hidup sehat, aktif, dan bugar melalui olahraga berbasis komunitas yang merakyat dan inklusif.
“Kabupaten Sidoarjo patut berbangga, tahun ini, kita mengirimkan kontingen yang terdiri dari insan-insan tangguh, penuh dedikasi, dan berasal dari berbagai komunitas olahraga masyarakat,” kata Bupati Sidoarjo Subandi saat melepas Kontingen Kormi Sidoarjo di pendopo Delta Wibawa, Rabu, (23/7).
Bupati Subandi yakin Kontingen Kormi Sidoarjo adalah duta-duta terbaik daerah yang mampu membawa semangat Sidoarjo sehat, guyub, dan berprestasi. Ia tahu bahwa perjalanan atlet Kontingen Kormi Sidoarjo tidaklah singkat. Seleksi, latihan, hingga pembinaan telah dilalui dengan penuh kesungguhan.Untuk itu ia meminta atlet Sidoarjo dapat menunjukkan prestasinya dengan meraih medali sebanyak-banyaknya.
“Panjenengan adalah atlet kebanggaan Sidoarjo, Sidoarjo gudangnya atlet, bawa nama harum Sidoarjo, raihlah prestasi sebanyak-banyaknya bagi Kabupaten Sidoarjo,”ucapnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh kontingen untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama mengikuti Fornas di NTB. Tetap junjung tinggi sportivitas dan nama baik Sidoarjo.
Atlet Kormi Sidoarjo juga diharapkannya menjadi teladan dalam berolahraga dengan gembira. Karena menurutnya semangat rekreasi inilah yang membedakan olahraga masyarakat dengan olahraga lainnya.
“Atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan seluruh masyarakat, saya ucapkan selamat bertanding, selamat berprestasi, doa kami menyertai setiap langkah kalian. semoga sukses, selamat, dan membawa pulang kebanggaan bagi Kabupaten Sidoarjo, ucapnya.
Wakil Ketua II Kormi Sidoarjo Untung Suhardjo mengatakan atlet-atlet yang diberangkatkan kali ini di prioritaskan kepada atlet yang pernah meraih medali di ajang Forda maupun Fornas sebelumnya. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan APBD Sidoarjo melalui dana hibah Kormi Sidoarjo.
Namun Untung menyebut tidak semua kontingen Kormi Sidoarjo berangkat dibiayai Kormi Sidoarjo. Ada beberapa atlet maupun pelatih dan official yang berangkat ke Fornas VIII NTB dengan biaya mandiri.
“Prioritas yang diberangkatkan dengan menggunakan APBD dari dana hibah Kormi sebanyak 140 orang, terdiri dari peraih medali emas dan perak pada Forda maupun Fornas sebelumnya,”ucapnya.
Untung juga menyebutkan ada 10 anggota Kosti (Komunitas Sepeda Tua Indonesia) Sidoarjo yang telah berangkat dahulu. Mereka berangkat dengan naik sepeda tanggal 19 Juli lalu. Diperkirakan tanggal 24 Juli besok mereka sudah sampai di Kota Mataram NTB.
Tommy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
