Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo H.Subandi melepas 492 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025. Pelepasan itu digelar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu(23/7/2025).
Tema KKN UNUSIDA Berdaya kali ini adalah Rukun Tetangga, Membangun Desa. KKN akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh di 23 RT yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu juga akan dilaksanakan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di Desa Wonokarang Kecamatan Balongbendo serta di Desa binaan Gempol klutuk Kecamatan Tarik.
Mahasiswa KKN juga akan disebar di 3 Pondok Pesantern (Ponpes) yaitu Ponpes Al Hidayah Kecamatan Tanggulangin, Ponpes Nurul Ikhlas Kecamatan Candi dan Ponpes Burhanul HIdayah Kecamatan Krembung.
Bupati Sidoarjo, H.Subandi memberikan apresiasi kepada UNUSIDA yang telah berperan dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan daerah Sidoarjo. Ia juga berpesan kepada mahasiswa untuk melaksanakan KKN dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kuliah kerja nyata (kkn) bukan sekadar program akademik saja, akan tetapi perjalanan sosial, intelektual, dan spiritual. Saat adik-adik mahasiswa terjun langsung ke tengah masyarakat, di situlah ilmu yang didapat di bangku kuliah diuji dan dimaknai. Di situlah empati diasah, dan kepemimpinan dibentuk”, ucapnya.
H.Subandi menegaskan, setiap mahasiswa KKN diharap nantinya dapat menjadi inspirasi perubahan di setiap desa dan pulang dengan membawa pengalaman yang baik.
“Saya berharap, kehadiran mahasiswa kkn UNUSIDA di tengah masyarakat nanti bukan hanya sebagai pelengkap program desa, tetapi juga menjadi inspirasi perubahan. Hadirkan solusi nyata, tebarkan semangat kolaborasi, dan jadilah teladan dalam sikap serta tindakan. Bekerjalah dengan hati, berbaurlah dengan bijak, dan pulanglah dengan pengalaman yang baik”, tegasnya.
Rektor UNUSIDA, Dr. H. Fatkul Anam berharap, melalui KKN ini mahasiswa dapat secara langsung terjun dan membaur di tengah masyarakat untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah di ajarkan di bangku perkuliahaan.
“Kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai ilmu pengetahuan, membangun komunikasi dengan seluruh warga, menghargai kearifan lokal dan meninggalkan hal positif yang membanggakan UNUSIDA kedepannya”, ujarnya.
Tommy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
