Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
200 orang lebih guru SD dan kepala sekolah SD se Kecamatan Tulangan ditingkatkan SDM nya. Pagi tadi, mereka mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, (22/7). Seharian penuh, para guru dan kepala sekolah SD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah/KKKS dan Kelompok Kerja Guru/KKG di Gugus 01-04 Kecamatan Tulangan itu mendapatkan materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Materi disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Slamet Riyadin.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi itu dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori. Tirto Adi sendiri hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia sampaikan Bupati Sidoarjo sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Sidoarjo.

“Kegiatan PKB ini mengambil tema “Optimalisasi Deep Learning dalam membangun karakter peserta didik”,ujarnya.
Tirto Adi mengatakan bahwa implementasi deep learning merupakan salah satu dari 12 program strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Saat ini peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan kepada guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan SDM nya.

“Prinsip dari deep learning itu adalah pembelajaran itu harus memberian makna, pembelajaran itu harus memberikan kesan mendalam, setelah anak-anak belajar dari bapak ibu itu ada bekas, itulah yang disebut meaningful learning,”ujarnya kepada ratusan guru dan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Tulangan.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dikatakannya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya SDM guru harus terus ditingkatkan.

“SDM guru harus menjadi fokus bersama karena tantangan kedepannya luar biasa,”ucapnya.
Dhamroni mengatakan guru saat ini dihadapkan pada tantangan digitalisasi dalam pembelajaran. Penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan saat ini terus meningkat. Dibeberapa sekolah bahkan sudah menerapkannya. Untuk itu guru harus dapat mengikutinya.
“Oleh karena itu bapak ibu guru jangan pernah takut karena usia untuk pegang gadget dan menjadi males untuk belajar, itu jangan,”pintanya.
Tommi – Jatim











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
