Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
MAGETAN –
Peringatan Suran Agung Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Tunas Muda Cabang Magetan tahun 2025 yang digelar pada Sabtu, 19 Juli 2025, berlangsung lancar, tertib, dan penuh semangat persaudaraan.
Ribuan warga PSHW dari seluruh ranting di Kabupaten Magetan memadati Gelanggang Olahraga (GOR) Magetan untuk mengikuti kegiatan tahunan yang juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-122 PSHW.
Sejak pagi hari, GOR Magetan dipenuhi oleh warga PSHW yang datang dengan penuh antusias.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai ke-SH-an di tengah masyarakat.
Acara diwarnai dengan penampilan atraksi silat dari para pesilat muda yang memukau dan menggugah semangat kebersamaan.
Kegiatan akbar ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PSHW Tunas Muda, Ketua PSHW Cabang Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD Magetan, serta seluruh unsur Forkopimda.
Kehadiran para tokoh daerah menunjukkan dukungan nyata terhadap eksistensi PSHW sebagai bagian dari elemen pemersatu bangsa.
Ketua Umum PSHW Tunas Muda, Agus Wiyono dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas terselenggaranya Suran Agung dengan lancar dan tertib.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa atas dukungan pengamanan selama kegiatan.
“Alhamdulillah, Suran Agung berjalan aman dan kondusif. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Magetan beserta jajaran yang telah mengawal kegiatan ini dengan baik,” ungkapnya.
Ketua PSHW Cabang Magetan Budiono juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kedisiplinan seluruh warga PSHW.
Ia menyebut bahwa kelancaran acara ini tak lepas dari kerja sama semua pihak.
“Kami bersyukur semua berjalan lancar, dan ini berkat kebersamaan warga serta dukungan penuh dari pemerintah dan aparat keamanan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Magetan Bapak Suyatni yang turut hadir juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan dari Kapolres Magetan kepada seluruh warga PSHW.
“Kami sampaikan pesan dari Pak Kapolres Magetan, agar setelah acara ini seluruh warga dapat kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan tetap menjaga suasana yang aman dan damai,” tuturnya.
Antusiasme warga PSHW juga tercermin dari semangat para pendekar yang menampilkan berbagai atraksi pencak silat di hadapan tamu undangan.
Penampilan yang penuh kekompakan dan semangat juang ini disambut tepuk tangan meriah oleh para hadirin.
Dengan terlaksananya Suran Agung tahun ini secara tertib dan aman, PSHW Cabang Magetan menunjukkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kedamaian.
Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan dalam menjamin keamanan dan ketertiban kegiatan tersebut, Polres Magetan Polda Jatim telah menyiagakan ratusan personel gabungan.
“Ini komitmen kami, senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan jaminan kamtibmas dan kenyamanan kepada warga masyarakat,” ujarnya.
Semangat kebersamaan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan menjadi fondasi kuat untuk membangun Magetan yang rukun dan harmonis.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
