erasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
JEMBER –
Polres Jember Polda Jawa Timur (Jatim) melalui Satuan Lalu Lintas terus menggelorakan tentang keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bagas Simamarta mengatakan kegiatan ini juga merupakan bagian dari Operasi Patuh Semeru 2025 yang akan dilaksanakan selama Dua pekan.
Dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas, pihaknya juga menggandeng semua pihak termasuk komunitas motor.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, salah satunya dengan menyapa sejumlah komunitas otomotif untuk jadi pelopor tertib berlalu lintas,” ujar AKP Bagas, Senin (21/7).
AKP Bagas mengatakan, momen Jum’at malam atupun malam Minggu yang biasa dimanfaatkan oleh komunitas motor untuk nongkrong dan bersilaturahmi, dimanfaatkan pula oleh Satlantas Polres Jember untuk hadir dan menyapa.
Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, AKP Bagas bersama anggota Satlantas mendatangi salah satu komunitas motor yang sedang berkumpul.
Tanpa sekat, AKP Bagas duduk bareng, ngobrol ringan, dan menyelipkan pesan-pesan penting soal keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Mulai dari pentingnya menggunakan helm, tidak ugal-ugalan di jalan, hingga kesadaran membawa kelengkapan surat-surat kendaraan disampaikan dengan gaya yang santai namun penuh makna.
“Anak muda zaman sekarang lebih suka diajak ngobrol, bukan digurui, jadi kami coba masuk dari sisi itu, lebih komunikatif dan mengedukasi tanpa menghakimi,”terang AKP Bagas.
Tidak hanya berhenti di pertemuan santai, Satlantas Polres Jember juga melakukan penertiban terhadap kendaraan lain yang melanggar aturan di sekitar lokasi, seperti pemeriksaan kelengkapan kendaraan, surat-surat, hingga kondisi motor yang tidak layak jalan.
Respons positif datang dari para anggota komunitas motor. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember.
Salah satu anggota komunitas mengaku, pendekatan ini membuat mereka lebih terbuka menerima nasihat dan lebih sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.
“Kami merasa dihargai. Biasanya kalau Polisi datang, kesannya tegang. Tapi ini beda, malah kami jadi betah ngobrol dan dapat banyak ilmu soal lalu lintas,” ungkap Rizky, salah satu anggota komunitas.
Melalui pendekatan ini, harapannya Satlantas Polres Jember, angka pelanggaran lalu lintas di kalangan anak muda dapat terus ditekan dan kesadaran berkendara yang aman dan tertib semakin meningkat di Kabupaten Jember.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
