Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
PONOROGO –
Upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan berkendara terus dilakukan jajaran Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur (Jatim).
Melalui Operasi Patuh Semeru 2025, Satlantas Polres Ponorogo membagikan helm secara gratis kepada pengemudi ojek online (Ojol), disekitar Jalan Sultan Agung Ponorogo, Minggu (20/7/2025).
Para pengemudi ojek online tampak antusias menerima helm standar sebagai bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas yang tengah digencarkan.
Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Bayu Pratama Sudirno menegaskan, keselamatan menjadi prioritas utama dalam berkendara.
Salah satunya adalah penggunaan helm berstandar SNI, baik untuk pengemudi maupun penumpangnya.
Ia menyebut, pengemudi ojek online adalah salah satu profesi yang sangat rentan terhadap risiko kecelakaan, maka harus dilindungi.
“Kami ingin menumbuhkan kesadaran pentingnya memakai helm yang sesuai standar,” jelas AKP Bayu.
Sementara itu Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan bahwa Operasi Patuh Semeru 2025 tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata.
Pihaknya juga mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif demi mewujudkan keamanan, keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
“Operasi ini tidak hanya soal penindakan, tapi juga edukasi. Sosialisasi dan pemberian helm ini adalah bentuk nyata perhatian kami terhadap keselamatan pengendara di Ponorogo,”pungkas Kapolres AKBP Andin.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
