Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
BONDOWOSO –
Berbagai upaya dilakukan oleh Polres Bondowoso Polda Jatim melalui Satuan Lalu Lintas untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas (Lamseltibcarlantas).
Kali ini dengan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat, personel Satlantas Polres Bondowoso Polda Jatim mensosialisasikan tentang Kamseltibcarlantas tersebut di arena Car Free Day (CFD) yang digelar di kawasan Alun-Alun Raden Bagus Asra, Bondowoso, Minggu (20/7).
Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono melalui Kasat Lantas Polres Bondowoso, AKP Akhmad Rochan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Patuh Semeru 2025.
“Pada Operasi Patuh Semeru ini kami mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas,” ujar AKP Rochan.
Dengan membaur bersama masyarakat yang sedang berolahraga dan beraktivitas pagi di kawasan CFD, personel Satlantas menyampaikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan helm SNI, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menghindari penggunaan knalpot brong, serta tidak menggunakan handphone saat berkendara.
Selain sosialisasi, petugas juga membagikan stiker keselamatan berlalu lintas, leaflet informasi Operasi Patuh Semeru, dan souvenir menarik seperti gantungan kunci dan masker kepada masyarakat yang mengikuti kuis interaktif seputar lalu lintas.
Kasatlantas Polres Bondowoso juga mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, dalam suasana santai namun tetap edukatif.
“Melalui Polantas Menyapa di Car Free Day, kami ingin membangun kesadaran tertib lalu lintas secara humanis,”ujar AKP Rochan.
Ia mengungkapkan edukasi tentang Kamseltibcarlantas tidak harus selalu formal, tapi bisa dilakukan di ruang-ruang publik dan lebih terasa akrab menurut masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Polres Bondowoso Polda Jatim dalam memberikan pelayanan yang humanis dan edukatif kepada masyarakat,” kata AKP Rochan.
Ia menambahkan sosialisasi tentang Kamseltibcarlantas itu juga sebagai langkah konkret untuk mewujudkan keselamatan sebagai kebutuhan bersama di jalan raya.
Satlantas Polres Bondowoso berkomitmen akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan selama masa Operasi Patuh Semeru 2025.
“Ini demi menciptakan Bondowoso yang aman, tertib, dan berbudaya tertib lalu lintas,” pungkasnya.
Warga menyambut kegiatan ini dengan antusias. Banyak orang tua yang mengajak anak-anak mereka ikut serta dalam edukasi lalu lintas.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
