Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
DIY.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dan SMA Global Darussalam Academy. Kedua sekolah unggulan ini menjadi yang pertama didirikan.
“Suatu kebahagiaan yang luar biasa kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan pembukaan dan peresmian angkatan bersama sekolah unggulan yang menjadi desain Bapak Presiden untuk membangun sekolah unggulan. Alhamdulillah bahwa hari ini Global Darussalam Academy dan SMA KTB menjadi salah dua yang dilaunching pertama,” jelas Kapolri, Minggu (20/7/25).
Jenderal Sigit menyatakan, terdapat 11.000 calon siswa yang mengikuti seleksi untuk menjadi siswa di kedua sekolah unggulan ini. Kemudian, terdapat 120 anak yang lolos menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara dan 67 untuk SMA Global Darussalam Academy.
Menurut Kapolri, materi tes yang dijadikan landasan penilaian berdasar pada nilai IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika minimal 80. Para murid juga dites jasmani, psikologi, dan kesehatan.
“Saya bangga dan berkali-kali menceritakan hal tersebut karena khusus ade-ade ini saya sebagai Kapolri engga bisa mengintervensi kelulusan mereka. Jadi mereka ini betul-betul lulus dari hasil tes mereka murni dan ini menjadi harapan yang baik bagi kita semua,” ungkap Kapolri.
Diharapkan Kapolri, para murid dari kedua sekolah unggulan ini dapat benar-benar menjadi generasi penerus kader pemimpin bangsa. Mereka juga diharapkan bisa mencetak prestasi di dalam dan luar negeri.
Dengan adanya dua sekolah unggulan ini, ujar Kapolri, para siswa diharapkan dapat menjadi generasi yang pandai, pintar, dan siap mengisi serta menjadi pemain utama pada Indonesia Emas 2045. Jenderal Sigit pun mengibaratkan para siswa di dua sekolah unggulan ini sebagai mutiara.
“Kalian adalah mutiara-mutiara yang tersebar dan saat ini bs kita temukan. Ibarat emas kalian dididik, digembleng menjadi emas 24 karat dan oleh karena itu saya titip kepada guru dan pembina, baik di bidang akademik maupun pengasuhan tolong bentuk mereka siapkan mereka sehungga betul-betul bisa menjadi emas 24 karat” ujar Kapolri.
Dijelaskan Kapolri, sekolah unggulan ini menjadikan tenaga pengajar dan pengasuh dengan rekam jejak prestasi yang memukau. Bahkan, para pengasuhnya adalah lulusan pertama Taruna Nusantara yang diharuskan melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas.
“Saya titip betul pola pengasuhan yang ada, tanamkan disiplin, nilai-nilai kebhayangkaraan, nilai-nilai nasionalisme. Di satu sisi tentunya bagaimana mencetak mereka menjadi anak-anak yang pandai, pintar dan siap mengisi dan menjadi pemain utama untuk Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
