Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mendukung keberadaan koperasi, serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Di Kabupaten Sidoarjo sudah terbentuk 346 KDKMP. Artinya sudah menyeluruh, sehingga diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Koperasi ini harus menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi warga, kebutuhan rumah tangga warga, bahkan diharapakan mampu menghapuskan pinjaman online (pinjol) dan rentenir” ujar Mimik saat menghadiri acara zoom meeting peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI secara serentak, Senin (21/7/2025).
Mimik menambahkan, setelah resmi dibentuk KDKMP ini, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, agar tujuan koperasi yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai.
“Setelah dibentuk, mari bersama sama rutin melakukan evaluasi dan monitoring dengan turun kebawah agar tau kebutuhan dan kesulitan apa yang dihadapi,” tambahnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengingatkan agar seluruh pengurus koperasi senantiasa mematuhi Undang-undang Perkoperasian serta membuat laporan secara berkala untuk keberlangsungan KDKMP.
“Saya minta kepada pengurus koperasi agar melaporkan keuangannya secara berkala, untuk keberlangsungan koperasi masing-masing. Sebab, koperasi ini diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian desa/kelurahan lebih mandiri,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengatakan saat ini KDKMP ini sudah mendapatkan fasilitas NPWP dan Tabungan BRI tanpa setoran awal. Kedepan, Dinkopum akan memfasilitasi nomor induk berusaha (NIB) dan pelatihan untuk pengurus dan pengawas KDKMP.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas, nantinya kami akan fasilitasi NIB dan pelatihan, serta kami sudah berkoordinasi dengan Delta Artha untuk dukungan Kresdit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) agar iklim UMKM di Sidoarjo tumbuh,”ucapnya.
Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) Sidoarjo, Sudono, mengatakan bahwa bank BRI mendukung penuh program KDKMP, melalui AgenBRILink yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. pada layanan tersebut, KDKMP dapat menjalankan berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan.
“Selain itu, dukungan kami diantaranya adanya fasilitas KUR mulai dari Rp 100 juta (untuk pelaku mikro) hingga 500 juta (untuk ritel) tanpa agunan,”
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")