Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pujian kepada para polisi teladan penerima Hoegeng Awards 2025. Ia menyebut para penerima penghargaan tersebut sebagai sosok-sosok luar biasa yang membanggakan institusi Polri dan layak dijadikan panutan oleh seluruh anggota kepolisian.
“Peraih Hoegeng Awards 2025 semuanya luar biasa. Profil mereka keren sekali,” ujar Raja Juli saat menghadiri malam penganugerahan Hoegeng Awards di Auditorium Mutiara PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025) malam.
Raja Juli mengaku tersentuh saat menyaksikan video profil para penerima penghargaan. Menurutnya, kisah-kisah keteladanan dari para polisi pilihan tersebut menggambarkan wajah Polri yang humanis dan mengabdi sepenuh hati kepada masyarakat. Ia berharap para penerima Hoegeng Awards dapat menjadi inspirasi nyata bagi jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.
“Saya sempat terharu ketika video profil mereka ditayangkan. Semoga mereka menginspirasi insan kepolisian yang lain,” katanya.
Dalam ajang Hoegeng Awards 2025, lima anggota Polri terpilih menerima penghargaan dalam lima kategori berbeda. Aipda Rahmad Muhajirin dari Bojonegoro, Jawa Timur, terpilih sebagai Polisi Berdedikasi berkat kiprahnya sebagai Bhabinkamtibmas yang setia mendampingi warga desa. Iptu Andi Sri Ulva Baso dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan menerima penghargaan sebagai Polisi Inovatif atas gagasannya dalam sistem keselamatan berkendara. Untuk kategori Polisi Berintegritas, penghargaan diberikan kepada Kombes Seminar Sebayang yang saat ini menjabat sebagai Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kombes Rita Wulandari dari Bareskrim Polri meraih penghargaan sebagai Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan. Adapun penghargaan untuk kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman diraih oleh Bripka Annas, Bhabinkamtibmas di wilayah Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah, yang dikenal karena dedikasinya menjangkau warga di daerah terpencil.
Kelima polisi tersebut terpilih dari ribuan usulan masyarakat yang masuk ke panitia Hoegeng Awards dan telah melalui proses kurasi oleh Dewan Pakar independen. Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh kredibel, antara lain mantan Plt Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, serta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Hoegeng Awards merupakan program kolaborasi detikcom dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengapresiasi anggota Polri yang bekerja dengan integritas, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat. Ajang ini juga mendapat dukungan dari sejumlah BUMN seperti BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.
Dengan penganugerahan ini, publik diajak untuk mengenal wajah-wajah Polri yang bekerja melampaui panggilan tugas. Semangat Hoegeng yang bersih, berani, dan peduli kembali dihidupkan melalui figur-figur nyata di lapangan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
