Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengapresiasi penyelenggaraan Hoegeng Awards 2025 yang menurutnya memberi dampak positif baik secara internal maupun eksternal bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia menyebut penghargaan ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai keteladanan masih tumbuh dalam tubuh Polri dan layak diteladani oleh seluruh anggota.
“Secara internal, Hoegeng Awards memberikan motivasi kepada seluruh jajaran kepolisian. Saya yakin masih banyak sekali anggota kepolisian yang luput dari perhatian kita,” kata Amzulian usai menghadiri malam penganugerahan di Auditorium Mutiara PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).
Lebih jauh, Amzulian menilai secara eksternal penghargaan ini memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menyebut proses penilaian dan dasar pemilihan penerima Hoegeng Awards menggambarkan nilai-nilai pelayanan, integritas, dan kedekatan polisi dengan masyarakat.
“Secara eksternal ini luar biasa. Trust polisi sebagai abdi masyarakat itu bisa tergambarkan melalui aktivitas yang menjadi dasar penilaian terhadap award ini,” ujarnya.
Amzulian berharap program ini terus digelar secara konsisten setiap tahun. Ia meyakini Hoegeng Awards bisa menjadi jembatan bagi institusi kepolisian dalam menumbuhkan kembali semangat dan teladan dari sosok legendaris Jenderal Hoegeng.
“Saya yakin ke depan acara ini akan lebih menginspirasi, akan lebih banyak anggota Polri yang bangga meneladani sikap Jenderal Hoegeng,” ucapnya.
Hoegeng Awards merupakan ajang penghargaan tahunan hasil kolaborasi antara detikcom dan Polri yang memberikan apresiasi kepada polisi-polisi teladan dari seluruh Indonesia. Pada tahun ini, lima anggota Polri terpilih sebagai penerima penghargaan berdasarkan seleksi ketat dari ribuan usulan yang masuk. Seleksi dilakukan oleh Dewan Pakar independen yang terdiri dari tokoh-tokoh publik, seperti Dr. Mas Achmad Santosa, Gufron Mabruri, Alissa Wahid, Putu Elvina, dan Dr. Habiburokhman.
Kelima penerima Hoegeng Awards 2025 mencerminkan keberagaman pengabdian aparat kepolisian di berbagai lini tugas. Aipda Rahmad Muhajirin, Bhabinkamtibmas dari Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, dianugerahi penghargaan sebagai Polisi Berdedikasi atas peran aktifnya dalam membina masyarakat. Iptu Andi Sriulva Baso dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan menerima penghargaan sebagai Polisi Inovatif karena terobosannya dalam sistem keselamatan berkendara. Kombes Seminar Sebayang, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, dinobatkan sebagai Polisi Berintegritas berkat komitmennya pada etika dan disiplin kepolisian. Untuk kategori Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, penghargaan diberikan kepada Kombes Rita Wulandari dari Bareskrim Polri, sementara Bripka Annas dari Polres Donggala, Sulawesi Tengah, dinobatkan sebagai Polisi Tapal Batas dan Pedalaman karena dedikasinya melayani masyarakat di wilayah terpencil.
Penyelenggaraan Hoegeng Awards 2025 turut didukung oleh sejumlah perusahaan BUMN seperti BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan institusi kepolisian yang profesional, bersih, dan dekat dengan rakyat.
Dengan hadirnya penghargaan ini, diharapkan makin banyak polisi yang terdorong untuk bekerja sepenuh hati dan menjadi teladan, sebagaimana semangat Jenderal Hoegeng yang dikenal sebagai simbol integritas dan keberanian dalam menegakkan keadilan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
