Buser Bhayangkara74
SURABAYA –
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur, terus melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan Zero over dimensi dan overload (ODOL) di Jawa Timur.
Melalui program “Polisi Menyapa” Ditlantas Polda Jatim memilih cara yang lebih humanis dengan menggandeng berbagai pihak, mulai operator angkutan, paguyuban transportasi, hingga pemerintah daerah.
“Intinya, kita menindaklanjuti program Bapak Kakorlantas, salah satunya melalui Polisi Menyapa,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kamis (17/7/2025).
Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan, forum dialog ini menjadi wadah untuk mendengar aspirasi para pelaku usaha transportasi, khususnya terkait penerapan Zero ODOL di Jawa Timur.
Menariknya, sejumlah operator mulai bergerak melakukan rekonstruksi truk agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang diizinkan.
“Alhamdulillah, ada masukan-masukan konstruktif. Intinya yang paling penting adalah Korlantas Polri dan Polda Jawa Timur khususnya, akan menindaklanjuti program pemerintah menuju zero ODOL walaupun penerapannya dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Kombes Iwan juga menyebut perubahan strategi penertiban yang akan dilakukan.
Jika sebelumnya petugas menghentikan kendaraan langsung di jalan, kini pendekatan dilakukan melalui kunjungan ke pool atau komunitas angkutan.
“Satu cara seribu gaya. Penertiban tetap jalan, tapi dengan cara-cara baru yang lebih komunikatif dan tidak menimbulkan gesekan,” kata Kombes Iwan.
Terkait usulan batas bawah tarif angkutan yang muncul dalam pertemuan, Kombes Iwan menyebut itu sebagai masukan bagus namun menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kalau usulan itu diterapkan di semua daerah, saya kira akan sangat bagus. Tapi kita menunggu regulasi yang digodok pemerintah pusat,” ucapnya.
Kombes Iwan berharap, strategi Polisi Menyapa yang kini diikuti oleh 39 polres di Jawa Timur mampu mendekatkan pelayanan Polri dengan masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya Zero ODOL.
“Layanan yang kita berikan bukan hanya administratif, tapi juga keamanan dan penegakan hukum. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan mendapat informasi valid dan solusi atas kendala di lapangan,” pungkas Kombes Iwan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
