Terasistana.id,Jakarta
BOJONEGORO –
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Nanang Avianto, M.Si meresmikan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Bojonegoro di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (17/7/2025).
Peresmian ini menjadi bagian dari peluncuran serentak 28 SPPG di berbagai wilayah Indonesia oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Peluncuran SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Program ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim,Irjen Pol Nanang Avianto juga meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana di dapur SPPG Polres Bojonegoro, Polda Jatim.
Ia memastikan bahwa seluruh fasilitas penunjang siap digunakan untuk melayani distribusi makanan bergizi bagi para pelajar di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kapolda Jatim mengungkapkan, langkah ini sejalan dengan komitmen Polri sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kita tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga ikut serta dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” ujar Irjen Nanang Avianto kepada wartawan usai kegiatan.
Di kesempatan yang sama Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menambahkan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa MBG menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia Indonesia.
“Program makan bergizi gratis ini kami harapkan dapat menjangkau seluruh anak-anak sekolah di wilayah Bojonegoro,” kata AKBP Afrian.
Menurutnya Gizi yang cukup akan berdampak pada tumbuh kembang anak dan tentu pada prestasi akademik anak bangsa.
Pembangunan SPPG Polri ini juga menjadi simbol bahwa sinergi antara institusi keamanan dan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Polres Bojonegoro Polda Jatim menargetkan layanan MBG akan mulai aktif dalam waktu dekat dengan sistem distribusi yang terorganisir dan tepat sasaran.
Selain dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr Pasma Royce, acara tersebut juga diikuti oleh para pejabat utama Polda Jatim, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, serta jajaran Forkopimda Bojonegoro.
Turut hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para undangan lainnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
