Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo, Hj Sriatun Subandi melakukan kunjungan ke SDN Sawohan 2 dan SMPN Satu Atap Buduran dalam rangka mengawal transisi siswa PAUD ke Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Kamis (17/7/2025)
Bunda Hj. Sriatun mengatakan transisi dari PAUD ke SD harus menyenangkan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak menumbuhkan kesadaran bersama.
“Tansisi awal sekolah adalah masa krusial bagi tumbuh kembang anak, sehingga butuh kolaborasi lintas sektor untuk memastikan semua anak mendapatkan hak layanan PAUD yang bermutu,” pesan Bunda Hj Sriatun.
Istri Bupati Sidoarjo Subandi itu mengatakan kegiatan ini merupakan program kerja Pokja PAUD yang meninjau secara langsung kondisi layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Sidoarjo khususnya di Desa Sawohan
“Apa yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung layanan PAUD yang holistik integratif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman nyaman, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta untuk mengetahui secara langsung kondisi serta proses belajar mengajar di sekolah,” ujarnya.
Kepala Sekolah Satu Atap Sawohan Buduran Suyatno menyampaikan pada sekolah ini dari tingkat PAUD memiliki siswa sebanyak 12 orang siswa, sedangkan di SDN memiliki 18 orang siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta di SMPN 1 Atap memiliki jumlah siswa 29 orang mulai dari kelas 1 sampai kelas 3.
” Semoga dengan adanya kunjungan ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan fasilitas sekolah bagi siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi, Pokja Bunda PAUD, Bunda PAUD Kecamatan, Kepala Desa Sawohan serta stake holder terkait, dr Sriantun memberikan bantuan kepada PAUD serta Sekolah Satu Atap Sawohan dengan harapan bantuan yang diberikan dapat membantu proses belajar mengajar dan dengan keluh kesah yang sudah disampikan akan segera ditindak lanjuti agar siswa yang telah mengenyam pendidikan di daerah Sawohan ini juga mendapatkan fasilitas yang layak sehingga anak didik bisa belajar dengan tenang nyaman.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
