Terasistana.id,Jakarta
Jember,
Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jember menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar SMP Aletheia Jember, Kamis, (17/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula SMP Aletheia ini menghadirkan Kaurmintu Satresnarkoba, IPDA Sutaryoto, S.H., sebagai narasumber. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara detail mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif penggunaannya, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.
Tak hanya itu, IPDA Sutaryoto juga memberikan pemahaman tentang cara menghindari jeratan narkoba, serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat dan positif sejak dini.
Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, S.I.K., M.Si., melalui Kasatresnarkoba IPTU Naufal Muttaqin, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preemtif untuk menyelamatkan pelajar dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa.
“Melalui edukasi sejak dini seperti ini, kami berharap anak-anak kita dapat mengenali dan menjauhi narkoba. Kami juga mendorong pihak sekolah dan orang tua untuk terus berperan aktif dalam mengawasi serta membina anak-anak di lingkungan masing-masing,” ujar IPTU Naufal.
Para siswa terlihat antusias dan aktif bertanya selama sesi berlangsung. Kegiatan ini ditutup dengan penayangan video edukasi serta ajakan untuk bersama memerangi narkoba demi masa depan yang lebih cerah.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")