Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mako Brimob Depok, Jawa Barat (Jabar). Peresmian SPPG dilakukan serentak di 27 titik lainnya.
Kapolri tiba di Mako Brimob pukul 10.30 WIB. Dia didampingi istrinya, yang menjabat Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo.
Selain itu, Kapolri didampingi Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo beserta pejabat utama (PJU) Mabes Polri lainnya.
Di lokasi, tampak ada sejumlah polisi cilik berpakaian Brimob dan memegang bendera Merah Putih menyambut kehadiran Kapolri. Kapolri lalu meninjau SPPG Mako Brimob. SPPG Mako Brimob ini ditargetkan melayani 14 sekolah, yang terdiri atas TK, SD, MI, SMP, dan MTs.
Para pelajar yang akan menjadi penerima manfaat MBG dari SPPG Mako Brimob ini ditargetkan berjumlah 4.000 orang.
Dalam kegiatan peresmian SPPG Mako Brimob ini, Kapolri juga menyerahkan paket sembako bantuan sosial (baksos) untuk para relawan. Acara peresmian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini juga dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta perwakilan dari Kementan, Kemdikdasmen, dan BGN.
Total ada 28 SPPG yang diresmikan serentak oleh Kapolri. Setiap SPPG yang dibuka serentak, melaporkan kesiapan di wilayah masing-masing kepada Kapolri.
Mereka melaporkan soal jumlah sekolah dan siswa yang akan mendapatkan manfaat MBG, penjelasan lokasi SPPG, hingga target target operasional.
Berikut 28 lokasi SPPG yang diresmikan serentak oleh Kapolri:
1. SPPG Polda Aceh
2. SPPG Polda Jambi
3. SPPG Polda Sulbar
4. SPPG Mako Brimob Polri
5. SPPG Polresta Tangerang, Polda Banten
6. SPPG Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu
7. SPPG Polres Bojonegoro, Polda Jatim
8. SPPG Polresta Banyuwangi, Polda Jatim
9. SPPG Polrestabes Surabaya, Polda Jatim
10. SPPG Polda Kalsel
11. SPPG Polres Tanah Bumbu, Polda Kalsel
12. SPPG Polda Kalteng
13. SPPG Polda Kaltim
14. SPPG Polres Kutai Barat, Polda Kaltim
15. SPPG Polresta Barelang, Polda Kepri
16. SPPG Polda Lampung
17. SPPG Polda Maluku Utara
18. SPPG Polda NTB
19. SPPG Polda NTT
20. SPPG Polda Papua
21. SPPG Polres Kolaka, Polda Sultra
22. SPPG Polres Sijunjung 1, Polda Sumbar
23. SPPG Polres Sijunjung 2, Polda Sumbar
24. SPPG Polda Sumsel
25. SPPG Polres OKI, Polda Sumsel
26. SPPG Polres Tanjung Balai, Polda Sumut
27. SPPG Polres Ogan Ilir, Polda Sumut
28. SPPG Polres Tapanuli Selatan, Polda Sumut
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")