Terasistana.id,Jakarta
SURABAYA –
Polda Jawa Timur menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2025, yang berlangsung mulai 14 hingga 27 Juli 2025.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dan diikuti oleh TNI, Dishub, Jasa Raharja, serta seluruh personel Polda Jatim yang bertempat di Lapangan Mapolda Jatim. (14/07/2025)
Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang terus menjaga kondusifitas wilayah Jawa Timur.
Meski angka kecelakaan lalu lintas pada semester pertama 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pelanggaran lalu lintas justru mengalami peningkatan signifikan.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas karena kesadaran masih rendah, terutama di kawasan wisata dan hiburan,” ujar Irjen Nanang.
Operasi Patuh Semeru 2025 mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”.
Sasaran operasi adalah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, seperti pengendara di bawah umur, melawan arus, tidak memakai helm SNI, hingga penggunaan ponsel saat berkendara.
Kapolda Jatim menyebut operasi ini akan dijalankan dengan pendekatan preemtif (25%), preventif (25%), dan represif (50%), yang dikombinasikan dengan edukasi serta penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE statis dan mobile.
Selain itu, pelaksanaan operasi tahun ini bertepatan dengan momen tahun ajaran baru, yang diprediksi akan meningkatkan kepadatan lalu lintas di sekitar lingkungan pendidikan.
Kapolda Jatim juga menginstruksikan seluruh jajaran agar menghindari praktik transaksional.
Kapolda Jatim juga menegaskan agar seluruh personel jajaran Polda Jatim bertindak profesional serta humanis dalam menjalankan tugas.
Operasi Patuh Semeru 2025 menjadi momentum reflektif pasca peringatan Hari Bhayangkara ke-79 untuk memperkuat integritas Polri dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
