Terasistana.id,Jakarta
SURABAYA –
Komitmen dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polrestabes Surabaya Polda Jatim bersama seluruh jajaran Polsek melakukan langkah preventif dengan menggelar operasi skala besar bertajuk Zero Balap Liar dan Gengster.
Operasi ini dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Muhammad Ridwan, yang menekankan pentingnya kehadiran Polisi untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas, terutama dari aksi balap liar dan kelompok remaja yang terlibat dalam aktivitas gengster.
“Mengantisipasi terjadinya balap liar dan genster di beberapa titik rawan wilayah hukum Polrestabes Surabaya,” jelas AKBP Muhammad Ridwan, pada Senin (14/07).
Operasi ini tak hanya melibatkan personel dari Polrestabes Surabaya Polda Jatim tetapi juga didukung oleh kekuatan penuh dari jajaran Polsek, serta unsur tiga pilar: TNI, Satpol PP, dan aparat pemerintah kota.
Total lebih dari seratus personel dikerahkan secara gabungan di beberapa titik strategis yang selama ini kerap menjadi lokasi aksi balap liar maupun perkumpulan gengster.
Dalam kegiatan itu, fokus utama aparat keamanan adalah tempat-tempat yang kerap dijadikan ajang kebut-kebutan oleh para remaja, maupun lokasi berkumpulnya kelompok pemuda yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Patroli dilakukan secara intensif dan menyebar, dengan pola patroli bergerak serta stasioner di sejumlah titik rawan.
“Kemudian sasarannya tempat-tempat remaja yang melaksanakan balap liar, juga genster,” imbuh AKBP Ridwan.
Pendekatan humanis pun tetap dikedepankan dalam pelaksanaan patroli ini.
Polisi juga melakukan dialog dan himbauan langsung kepada para remaja yang terjaring patroli untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
AKBP Muhammad Ridwan berharap, kegiatan operasi skala besar ini mampu memberikan efek jera sekaligus pesan kuat bahwa Polri selalu hadir menjaga keamanan masyarakat.
“Harapan dan himbauan dalam kegiatan ini agar kegiatan berjalan dengan keadaan aman, lancar dan terkendali,” ujarnya.
Tak hanya sebatas penindakan, kegiatan ini juga bagian dari upaya membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan generasi muda.
Polrestabes Surabaya Polda Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
