Terasistana.id,Jakarta
Bangka
13 Juli 2025 –
Memperingati Hari Bhayangkara Ke 79 Polres Bangka gelar Kapolres Bangka Cup Race 2025, Kegiata ini dilakukan selama dua hari, 12-13 Juli 2025 di Sirkuit NP Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka.
Dikesempatan tersebut Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian memperingati HUT Bhayangkara Ke 79 dan juga sebagai tempat positif untuk anak-anak muda menyalurkan hobi dan bakat di dunia otomotif.
“Ajang ini bukan sekadar hiburan, tapi juga tempat positif untuk anak-anak muda menyalurkan hobi dan bakat di dunia otomotif,” kata AKBP Deddy

17 Kelas Balap, Hadiah Total Jutaan Rupiah!
Balapan ini mempertandingkan 17 kelas, dibagi dalam tiga kategori: Open, Lokal Bangka, dan Supporting. Mulai dari bebek 2-tak, sport, matic, hingga scooter, semua tumpah ruah di arena.
Kelas Open:
• Bebek 4T Tune Up 150 CC
• Bebek 4T Tune Up 125 CC
• Bebek 2T STD 120 CC
• Sport 2T STD TU 140 CC (Chamber)
Kelas Lokal Bangka:
• Bebek 2T TU 116 CC
• Matic TU 150 CC
• Bebek 2T STD 120 CC
• Sport 2T STD TU 140 CC (Chamber)
Kelas Supporting:
• Scooter 2T TU 180 CC (Open)
• Scooter 2T STD 116 CC (Komunitas)
• Bebek 4T STD Pabrik 150 CC U-22
• Matic STD 130 CC U-15 (Putra & Putri)
• Bebek 2T STD 120 CC (Mekanik/Manajer)
• Bebek 2T TU 130 CC Eksekutif 35+
• Bebek 2T TU 130 CC Underbone Mix
• Matic STD Pabrik 150 CC (Open)
• Bebek 2T STD 120 CC (ASN, TNI, Polri, BUMN)
Hadiah Besar & Doorprize Sepeda Motor!
Bukan cuma gengsi dan trofi, para juara juga membawa pulang uang tunai:
• Juara 1: Rp 2 juta + trofi
• Juara 2: Rp 1,5 juta + trofi
• Juara 3: Rp 1 juta + trofi
• Juara 4 & 5: Trofi penghargaan
Yang lebih bikin semangat, panitia juga menyiapkan 2 unit sepeda motor sebagai doorprize utama. Warga dan penonton pun rela bertahan sampai akhir demi peluang membawa pulang motor baru.
AKBP Deddy menyebut event ini juga jadi sarana silaturahmi komunitas otomotif, aparat, dan masyarakat. Selama dua hari balapan, acara berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan penuh dari Polres Bangka.
“Intinya, kami ingin merayakan Hari Bhayangkara ke-79 dengan cara yang meriah, bermanfaat, dan tetap menjunjung sportivitas,” tutup Deddy.
Dalam Kegiatan Road Race ini Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra turun langsung ke lintasan dan ikut balapan di kelas Open.
Sumarno – BBL










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

