Terasistana.id, Jakarta
JAWA TIMUR
SITUBONDO –
Wujud nyata kehadiran Polri sebagai pelayan masyarakat ditunjukkan oleh jajaran Satuan Samapta Polres Situbondo Polda Jatim saat melaksanakan patroli dan pengamanan di Pelabuhan Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jum’at (11/7/2025).
Dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Iptu H. Rachman Fadli Kurniawan, S.H., M.M. sejumlah personel Samapta turut membantu para penumpang membawa barang bawaan saat turun dari kapal maupun saat hendak menaiki kapal penyeberangan menuju pulau Madura.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari semangat “Polri Untuk Masyarakat”, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan pengabdian kami sebagai anggota Polri, bahwa tugas Polisi bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga melayani dengan ketulusan hati,” ungkap Iptu Rahman.
Selain membantu penumpang, personel Samapta juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap barang bawaan dan menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di pelabuhan.
Aksi spontan para personel tersebut mendapat apresiasi dari warga dan penumpang kapal yang merasa terbantu dan aman dengan kehadiran polisi.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polres Situbondo Polda Jatim membangun kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif Polri di tengah masyarakat melalui tindakan-tindakan sederhana namun berdampak besar.
Di lokasi terpisah, Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan mengatakan, patroli rutin termasuk di wilayah pelabuhan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat, baik penumpang kapal maupun yang lainnya.
“Itu bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan yang kami laksanakan,” ujar AKBP Rezi.
Ia juga menekankan kepada seluruh anggota Polres Situbondo Polda Jatim dan seluruh Polsek untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Kamtibmas tentu atensi kami,” pungkasnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
