Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
BANYUWANGI —
Polresta Banyuwangi Polda Jatim menggelar Sholat Ghaib sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Roudhotul Jannah, Mako Polresta Banyuwangi, Jumat (11/7/2025) siang, usai Sholat Jumat berjamaah.
Sholat Ghaib dipimpin oleh Aslam Hadi, S.Pd.I, dari Kementerian Agama Banyuwangi, dan diikuti Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., bersama para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, seluruh personel, serta masyarakat sekitar.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk duka cita dan solidaritas keluarga besar Polresta atas musibah yang menimpa para korban.
Kapolresta Banyuwang juga berharap seluruh proses evakuasi dan penanganan korban KMP Tunu Pratama Jaya dapat berjalan lancar dan tuntas.
“Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Kombes Pol Rama.
Diberitakan sebelumnya, tim gabungan berhasil mengevakuasi total 45 orang, terdiri dari 30 orang selamat dan 15 orang meninggal dunia.
Berdasarkan laporan dari Posko Tanggap Darurat ASDP Ketapang, Banyuwangi, terdapat penambahan tiga jenazah korban yang ditemukan dalam 24 jam terakhir.
Ketiganya telah dievakuasi ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polri.
Korban ke-43 ditemukan Rabu (9/7/2025) sore oleh nelayan di sekitar Pantai Perpat Sembulungan.
Korban ke-44 ditemukan Kamis (10/7/2025) pagi di Pantai Plengkung, dengan kondisi tubuh rusak dan masih dalam proses identifikasi.
Sementara itu, korban ke-45 ditemukan Kamis dini hari di Perairan Pantai Perancak, Bali, dan telah teridentifikasi sebagai Fauzey bin Awang, warga negara Malaysia.
Hingga kini, dari 15 korban meninggal, 14 orang telah teridentifikasi dan satu korban masih menunggu proses identifikasi.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")