Terasistana.id, Jakarta
MALANG–
Polres Malang Polda Jatim kembali menggelar kegiatan “Curhat Kamtibmas” bersama masyarakat.
Kali ini kegiatan untuk memberikan ruang waktu lebih luas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi itu dipusatkan di Balai Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (10/7/2025).
Tak hanya sesi dialog kamtibmas, Polres Malang Polda Jatim juga menghadirkan pelayanan terpadu berupa perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan SKCK, hingga pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S., menyampaikan bahwa program ini merupakan implementasi pendekatan humanis Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.
AKBP Danang menegaskan Curhat Kamtibmas dan Jumat Curhat bukan sekadar formalitas.
Kegiatan itu kata AKBP Danang menjadi ruang interaktif agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, usulan, bahkan kritik.
“Kami di Polres Malang siap mendengarkan serta mencarikan solusi bersama,” ujar AKBP Danang Setiyo.
Dalam forum dialog terbuka tersebut, sejumlah isu disampaikan warga, mulai dari regulasi penggunaan sound horeg, keterlambatan masa berlaku SIM, hingga izin sumur bor.
Semua pertanyaan dijawab langsung oleh Kapolres maupun pejabat terkait secara terbuka.
AKBP Danang juga menyampaikan pentingnya kontrol sosial sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas.
“Kejahatan sering muncul karena lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan bersama. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri yang humanis dan presisi.
Selain sesi curhat, ratusan warga memanfaatkan layanan terpadu di lokasi, termasuk perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga memberikan kemudahan layanan dan membuka ruang komunikasi dua arah,” ujar AKP Bambang.
Curhat Kamtibmas dan Jumat Curhat menurut AKP Bambang adalah simbol dari keterbukaan Polres Malang Polda Jatim.
Program inipun mendapat apresiasi luas dari warga dan pemerintah kecamatan.
Camat Pagelaran Bambang Priambodo menyebut kehadiran Kapolres Malang dan layanan keliling ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan.
“Pelayanan ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk kemudahan dan jarak yang lebih dekat,” jelasnya.
Yunus -“Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")