Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SITUBONDO –
Polres Situbondo Polda Jatim melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) melaksanakan pengamanan kegiatan Petik Laut dan Selamatan Desa Kilensari Tahun 2025, yang digelar di wilayah pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Rabu pagi (9/7/2025).
Kegiatan tradisi larung sesaji ke laut tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiyasa, S.H., M.H., bersama personel gabungan dari TNI AL, Polsek Panarukan, dan BPBD Situbondo.
Acara yang mengusung tema “Tasyakuran Petik Laut dan Selamatan Desa” ini diikuti oleh sekitar 750 warga dan tokoh masyarakat.
Sebagai bentuk rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang melimpah, kegiatan diawali dengan seremonial di Kantor Desa Kilensari dan dilanjutkan dengan arak-arakan sesaji menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Dusun Tengah, kemudian dilarung ke tengah laut sejauh dua mil dari bibir pantai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, S. Pd. I, Camat Panarukan Ali Munir, S.ST., M.M., Kapolsek Panarukan AKP Harsono, Danramil Panarukan Kapten Inf Joni Kriswanto, Danpos AL Panarukan, serta Kepala Desa Kilensari Sugiono.
Menurut AKP Gede Sukarmadiyasa, pengamanan kegiatan dilakukan secara terpadu agar prosesi tradisi larung sesaji berjalan tertib dan aman, baik di darat maupun di laut.
“Kami kerahkan personel Satpolairud bersama unsur TNI AL dan Polsek Panarukan untuk memastikan pengamanan jalannya seluruh rangkaian acara, termasuk pengawalan perahu saat sesaji dilarung ke tengah laut,” ungkap AKP Gede.
Rangkaian kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dengan prosesi arak-arakan sesaji, doa bersama, sambutan dari Ketua Panitia, Kepala Desa, dan Wakil Bupati.
Selanjutnya, larung sesaji dilaksanakan pukul 09.10 WIB dengan iringan pagelaran seni budaya daerah.
Sesaji (biteh) dilepas ke laut menggunakan perahu nelayan yang dikawal langsung oleh Satpolairud Polres Situbondo,Polda Jatim.
Setelah prosesi larung sesaji selesai, kapal pengangkut sesaji kembali ke daratan pada pukul 10.30 WIB dalam kondisi aman dan terkendali.
AKP Gede Sukarmadiyasa menegaskan, Polres Situbondo Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir dalam mengamankan setiap kegiatan masyarakat, termasuk pelestarian budaya lokal seperti Petik Laut, sebagai bentuk dukungan terhadap kearifan lokal dan ketentraman wilayah pesisir.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
