Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
KOTA KEDIRI –
Patrol Band, salah satu inovasi Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji untuk menyampaikan pesan Kamtibmas Humanis.
Melalui Patrol Band tersebut Polres Kediri Kota Polda Jatim menyisipkan pesan – pesan kamtibmas kepada masyarakat melalui alunan musik yang dibawakan oleh personel patrol band.
Adapun personel yang mengawaki berjumlah 6 personil diantaranya Aipda Nanang Haryoko, S.H. sebagai gitaris, Aipda Didik Setiawan S.Pd. sebagai gitaris, Brigadir m. Ardian sebagai drumer, Briptu Andrian Setiyoso sebagai vokal, Bripda Ira Puspita Azzahra sebagai vokalis dan Bripda Adellia Salsa Sabila sebagai vokalis
Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji mengatakan berbagai macam genre musik mampu dimainkan personil Polres Kediri Kota Polda Jatim ini seperti dangdut, pop, slowrock dan lainya.
“Patrol Band juga sebagai wadah bagi anggotanya yang memiliki bakat bermain musik dan memiliki suara emas guna dikembangkan dan diarahkan untuk sarana dalam mendukung tugas Kepolisian,” kata AKBP Bramastyo Priaji, Selasa (8/7).
Pesan kamtibmas tersebut disampaikan melalui penampilan band, baik dalam acara formal maupun informal.
“Diharapkan cara ini pesan Kamtibmas dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat,”tambah AKBP Bramastyo.
Ia juga mengungkapkan, group musik patrol band ini sebagai bagian dari strategi kepolisian untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
“Melalui cara yang lebih kreatif dan menyenangkan kami berupaya mewujudkan bahwa Polri Untuk Masyarakat,” pungkas AKBP Bramastyo Priaji.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
