Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SITUBONDO –
Kasat Samapta Polres Situbondo Iptu H. Rachman Fadli Kurniawan, S.H., M.M. memimpin patroli keliling sambil membagikan nasi kotak kepada masyarakat dalam program Pasabber (Pasukan Samapta Berbagi).
Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis.
Patroli dilakukan di beberapa titik di kawasan dalam kota Situbondo, seperti Jalan Kenanga, Stadion Gelora Mohammad Saleh, dan area sekitarnya, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari tukang becak, pemulung, petugas kebersihan, pedagang kecil, hingga para pelajar yang sedang berlibur dan berlatih sepak bola di stadion.
Mereka menerima nasi kotak gratis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar tetap semangat berlatih serta berkegiatan positif selama masa libur sekolah.
“Kami juga ingin menunjukkan bahwa Polisi hadir bukan hanya dalam penegakan hukum, tapi juga sebagai sahabat dan penyemangat masyarakat,” ujar Iptu Rachman.
Program Pasabber ini mengintegrasikan kegiatan patroli rutin dengan misi sosial kemanusiaan.
Selain menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polisi hadir dan melaksanakan kegiatan sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain meringankan beban warga yang sehari-hari mencari nafkah juga menambah semangat kepada para pelajar karena mendapat perhatian langsung dari kepolisian yang peduli.
Dengan hadirnya Polisi dalam memberikan rasa aman, masyarakatpun menyambut baik langkah ini.
Polres Situbondo Polda Jatim terus mendorong jajarannya untuk aktif menjalin komunikasi dan kedekatan dengan warga dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya melalui patroli sosial seperti Pasabber.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
