Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
BANYUWANGI –
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur mengerahkan 31 personel untuk melakukan pemeriksaan post mortem terhadap jenazah korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, 31 personel yang diturunkan merupakan gabungan tenaga medis dari RS Bhayangkara Bondowoso, RS Bhayangkara Lumajang, serta dibantu tenaga PPDS dari RSUD Dr. Soetomo dan Fakultas Kedokteran Unair Banyuwangi.
“Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Blambangan Banyuwangi,” ujar Kombes Pol Abast, Selasa (8/7).
Kombes Pol Abast menambahkan, Tim DVI itu terdiri dari dokter forensik, dokter gigi forensik, hingga tenaga ahli untuk pemeriksaan gigi, sidik jari, dan DNA.
Koordinator post mortem, dr. Tutik Purwanti, SpFM menjelaskan bahwa tim DVI bertugas mengumpulkan informasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah dan barang-barang milik korban yang ditemukan.
“Seluruh temuan, baik korban maupun barang-barang, akan dibawa ke sini untuk diperiksa. Setelah itu, akan kami cocokkan dengan data ante mortem dari keluarga,” kata dr. Tutik.
Ia menekankan bahwa kecepatan proses identifikasi sangat bergantung pada kondisi jenazah.
Bila jenazah dalam kondisi utuh dan memiliki tanda pengenal, prosesnya bisa berlangsung lebih cepat.
“Namun prinsip utama dalam identifikasi bukan soal cepat atau lambat, tapi soal akurasi. Kami tidak ingin ada kesalahan dalam identifikasi korban,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan RSUD Blambangan dipilih menjadi pusat penanganan post mortem bertujuan memperlancar kerja tim DVI dalam proses identifikasi.
Berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan oleh rumah sakit daerah tersebut, mulai dari ruang pemeriksaan, ruang pendingin jenazah, kantung jenazah, hingga tempat penyimpanan properti korban.
Sebelumnya, RSUD Blambangan juga menjadi lokasi pemeriksaan kesehatan bagi 34 penyelam, yang diturunkan untuk mencari korban di laut.
“RSUD Blambangan sebelumnya juga menjadi lokasi medical check up untuk 34 penyelam yang akan diterjunkan dalam operasi pencarian dan pertolongan korban,” ujar Ipuk.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
