Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
TUBAN –
Polres Tuban Polda Jatim menggelar apel kesiapan pengamanan menjelang pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Tuban, Selasa (08/07/2025).
Kegiatan apel dilaksanakan di lapangan Mapolres setempat dipimpin oleh Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Inf. Dicky Purwanto, S.Sos., M.IP., bersama Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial, S.E., S.I.K., M.H., serta Kasat Pol PP Drs. Gunadi, M.M.
Dalam arahannya Dandim 0811 Tuban berharap agar kegiatan pengamanan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya secara persuasif dan humanis serta memberikan pengertian kepada semua pihak yang melaksanakan kegiatan malam nanti.
“Apabila ada yang melenceng atau tidak baik kita ingat bersama” ucapnya.
Lebih lanjut Ia berharap dalam pengamanan sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga kegiatan nanti malam bisa berjalan aman tanpa ada kejadian yang bisa menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.
“Ini yang tidak kita harapkan bersama,” imbuhnya.
Untuk mendukung kegiatan pengamanan, Dandim 0811 Tuban
menekankan kepada para ketua ranting PSHT agar memerintahkan warganya untuk tidak datang ke lokasi selain yang akan di sahkan.
“Bukan arahan, tapi perintahkan untuk tidak usah datang atau pawai,” tegas Dandim 0811 Tuban.
Sementara itu Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial dalam arahannya menyampaikan bahwa beberapa hari ini di media sosial sudah muncul postingan-postingan provokasi menjelang kegiatan pengesahan.
“Kita akan tindak tegas tidak ada perusuh maupun provokator di kabupaten Tuban ini” ungkap Kompol Robi.
Menurutnya dalam kegiatan pengesahan warga baru pesilat akan dilakukan pemeriksaan secara ketat dengan menerapkan tiga ring pengamanan jalur yang akan memasuki wilayah kota.
Selain itu pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah truk untuk mengangkut kendaraan para penggembira yang memaksa akan menuju lokasi pengesahan.
“Karena dalam kesepakatan sudah jelas tidak ada konvoi maupun penggembira yang masuk wilayah kota” tegasnya.
Larangan penggembira maupun konvoi masuk wilayah kota dilakukan demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat kabupaten Tuban saat pelaksanaan pengesahan.
Meskipun begitu Robi juga mengingatkan kepada petugas dalam melaksanakan pengamanan untuk tetap mengedepankan kegiatan humanis.
“Boleh tegas namun jangan pakai kekerasan” ucapnya.
Ia berharap dalam kegiatan nanti malam bisa berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya provokasi maupun gesekan dengan masyarakat seperti halnya yang terjadi di wilayah lain.
“Jangan sampai menimbulkan keresahan warga sehingga muncul perlawanan” tutur Kompol Robi.
Usai apel kesiapan kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) yang bertujuan untuk memastikan seluruh personel yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Sesuai laporan pengurus perguruan silat, sebanyak 1.314 calon warga baru PSHT Cabang Tuban dari 22 ranting akan berangkat menuju padepokan untuk disahkan.
Keberangkatan masing-masing ranting menggunakan kendaraan roda empat tertutup menuju padepokan dengan dikawal aparat Kepolisian setempat.
Dalam kegiatan itu sebanyak 1.404 personel gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas kesehatan serta Pengamanan Terate (Pamter) dikerahkan dan disebar di sejumlah titik untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan pengesahan.
Selain jajaran Polres Tuban, dalam pengamanan pengesahan warga baru PSHT Cabang Tuban juga dibantu BKO dari Brimob Polda Jatim sebanyak 2 Satuan setingkat Kompi (SSK) yang berjumlah 200 personel.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")