Buser Bhayangkara74
Jawa Timur
SURABAYA –
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dirreskrimum dan Kapolres jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si.
Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Mahameru, Surabaya.(8/7/2025)
Kegiatan ini juga dihadiri Wakapolda Jatim, Irwasda, Pejabat Utama, para Kapolres, pengurus Bhayangkari, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan proses yang wajar dan strategis dalam rangka regenerasi serta peningkatan kinerja organisasi.
Ia menegaskan bahwa dinamika organisasi harus terus dikelola secara adaptif agar mampu menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.
“Terimakasih dan apresiasi atas kinerja dan capaian prestasi serta dedikasi yang saudara tunjukkan selama masa pengabdian di Polda Jatim,” ungkap Irjen Nanang.
Kapolda Jatim juga mendoakan semoga para pejabat yang lama maupun yang baru senantiasa diberikan kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah melalui tugas di Kepolisian.
Adapun pejabat yang mutasi antara lain Dirreskrimum Polda Jatim, Brigjen Pol Dr. Farman, S.H., S.I.K., M.H, Kapolres Bojonegoro,AKBP Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si, Kapolres Probolinggo,AKBP Wisnu Wardana, S.H., S.I.K.
Sementara itu, pejabat baru yang resmi dilantik dalam acara ini antara lain:
• Kombes Pol Widi Atmoko, S.I.K., M.H.. sebagai Dirreskrimum Polda Jatim,
• AKBP Bimo Ariyanto, S.H., S.I.K. sebagai Kabagbinkar RO SDM,
• AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Kapolres Kediri,
• AKBP Anggi Saputra Ibrahim, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Kediri Kota,
• AKBP Mohammad Zainur Rofik, S.I.K. sebagai Wakapolresta Sidoarjo,
• AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Kapolres Madiun,
• AKBP Daniel Somanonasa, S.I.K., M.H. sebagai Wadirreskrimsus,
• AKBP Herdiawan Arifianto, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Mojokerto Kota,
• AKBP Afrian Satya Permadi, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Bojonegoro,
• AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Kapolres Probolinggo.
Kepada seluruh pejabat baru, Kapolda Jatim berpesan agar terus melanjutkan program-program positif yang telah dirintis, meningkatkan sinergi lintas sektoral, memperkuat peran Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan, serta menjaga integritas dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
