Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
JEMBER, –
Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kabupaten Jember berlangsung meriah dengan digelarnya Pagi Ceria Fun Bike, ribuan peserta memadati Alun-Alun Nusantara Jember, yang menjadi titik start dan finis kegiatan gowes santai bersama masyarakat. Minggu pagi (6/7/2025).

Acara ini menjadi penutup rangkaian perayaan HUT Bhayangkara yang sebelumnya diwarnai bakti sosial, lomba-lomba, serta olahraga bersama. Pagi Ceria Fun Bike dilepas langsung oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra bersama jajaran Forkopimda. Hadir pula Wakil Bupati Jember Dr. Joko Susanto, Danbrigif 9 Kolonel Inf. Laode M. Nurdin, Dandim 0824 Jember, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Kepala Bea Cukai Jember.
Lebih dari 4.000 peserta gowes ikut meramaikan acara, datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Malang, bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Semangat kebersamaan dan antusiasme peserta membuat suasana semakin semarak.

Tak hanya bersepeda santai, panitia juga menyiapkan door prize spektakuler melalui undian tiket peserta. Hadiah utama berupa 1 unit mobil, disusul 3 unit motor matic, 10 unit sepeda MTB, hingga ratusan hadiah hiburan lain yang menanti keberuntungan para peserta.
Sebelum pengundian hadiah, Kapolres Jember bersama Forkopimda secara simbolis menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial dalam momentum Hari Bhayangkara.
Dalam sambutannya, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Kami sangat bersyukur atas antusiasme luar biasa dari masyarakat Jember dan peserta dari berbagai daerah. Semangat kebersamaan ini menjadi kekuatan kita bersama untuk terus menjaga keamanan, persatuan, dan silaturahmi. Terima kasih telah bersama-sama memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79,” ujarnya.
Suasana akrab dan penuh keceriaan pun terasa hingga akhir acara. Pagi Ceria Fun Bike tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat hubungan Polri dengan masyarakat dalam semangat kebersamaan dan kegembiraan.
Yunus – Jatim









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


