Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
MAGETAN –
Menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat saat kegiatan Suran Agung tahun 2025, Polres Magetan Polda Jatim menurunkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan secara maksimal.
Pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, dengan fokus pada pengawalan dan penjagaan di sejumlah titik strategis, khususnya jalur perbatasan Magetan–Madiun.
Kegiatan Suran Agung yang menjadi agenda rutin warga perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHW-TM) ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah, termasuk dari Kabupaten Magetan.
Untuk itu, jajaran Polsek yang wilayahnya dilintasi rombongan PSHW-TM turut melakukan pengawalan ketat sejak keberangkatan dari masing-masing ranting menuju lokasi kegiatan di Kelurahan Winongo, Kota Madiun.
Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas, Polres Magetan Polda Jatim juga menempatkan personel di sejumlah titik perbatasan.
Di antaranya perbatasan Maospati, perbatasan Desa Madigondo Kecamatan Takeran, serta perbatasan Desa Ngujung Kecamatan Barat.
Penempatan ini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Suran Agung berjalan tertib dan aman.
Kabag Ops Polres Magetan, Kompol Sini, S.H., menyampaikan bahwa pola pengamanan dilakukan secara humanis namun tetap tegas.
“Kami ingin memastikan seluruh proses kegiatan Suran Agung 2025 ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Personel sudah dibekali SOP pengamanan dan pemetaan jalur serta titik-titik rawan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh peserta, khususnya warga perguruan silat dari Kabupaten Magetan, agar mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan provokatif selama perjalanan maupun di lokasi kegiatan.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk menjaga nama baik perguruan masing-masing, serta patuhi maklumat bersama Aman Suro 2025 yang telah disepakati,” tegas Kompol Sini, S.H.
Selain fokus pada aspek keamanan, pengamanan ini juga bertujuan menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Polres Magetan Polda Jatim berharap, seluruh rombongan PSHW-TM dari Magetan dapat menjaga ketertiban berkendara dan tidak melakukan konvoi secara ugal-ugalan.
Total 475 personel terdiri dari anggota Polres dan seluruh Polsek jajaran tersebut juga diperkuat oleh 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) prajurit dari Kodim 0804 Magetan dan 1 SSK prajurit dari Yonko Pasgat 463.
Sinergitas TNI-Polri ini diharapkan mampu memberikan rasa aman tidak hanya bagi peserta kegiatan, tetapi juga masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
