Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SITUBONDO –
Momen peringatan Hari Bhayangkara Ke-79, Polres Situbondo Polda Jatim mempersembahkan dua inovasi sosial yang mengedepankan sisi kemanusiaan, yakni Pasabber (Pasukan Samapta Berbagi) dan Padi Berkah (Patroli Dialogis Sambil Bersedekah).
Peluncuran program ini berlangsung sederhana namun penuh makna yang dilakukan langsung oleh Forkopimda Situbondo di halaman pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (1/7/2025) yang lalu.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K., menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kreatif Satuan Samapta.
Menurutnya, kedua program tersebut menjadi wujud nyata hadirnya Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelayan masyarakat yang empatik dan solutif.
“Ini sejalan dengan tema Hari Bhayangkara ke-79 yang hari ini dirayakan bersama yaitu Polri Untuk Masyarakat,” ujar AKBP Rezy, Jumat (4/7).
Menurut AKBP Rezi, ini adalah bentuk kehadiran Polisi di tengah masyarakat, dengan membawa rasa empati, kepedulian, dan semangat berbagi.
“Semoga ini menjadi inspirasi bagi satuan lainnya untuk terus bergerak dengan hati,” ujarnya.
Program Pasabber akan difokuskan pada kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat pra-sejahtera, anak yatim, hingga lembaga pendidikan dan keagamaan yang berada di rute patroli.
Sementara Padi Berkah menitikberatkan pada patroli dialogis sambil memberikan bantuan sosial secara spontan seperti roti, air mineral, bahkan semen untuk tempat ibadah yang sedang direnovasi.
Sementara itu, Kasat Samapta Iptu H. Rahman Fadli Kurniawan, menjelaskan bahwa kedua program ini lahir dari semangat anggota Samapta untuk menjadikan patroli tidak hanya sebagai rutinitas keamanan, tetapi juga ladang kebaikan.
“Pasabber adalah gerakan kecil dengan dampak besar. Di setiap patroli, anggota membawa paket sederhana yang dibagikan ke warga yang membutuhkan. Sedangkan Padi Berkah membawa semangat dialogis dan kepedulian sosial secara langsung,” terangnya.
Menariknya, inovasi sosial ini juga berhasil mendapat pengakuan di tingkat provinsi.
Pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu, Dirsamapta Polda Jatim Kombes Pol Budi Karyono, S.H., secara resmi memberikan penghargaan atas kontribusi Satsamapta Polres Situbondo dalam pengembangan program kemitraan sosial berbasis kemanusiaan.
“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan program-program kepolisian yang menyentuh hati masyarakat,” tambah Iptu Rahman.
Dengan semangat Polri untuk Masyarakat, Polres Situbondo terus membuktikan bahwa tugas kepolisian bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai sosial dan kepedulian, menyatu dalam harmoni tugas dan pengabdian.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
