Terasistana.id,Jakarta
BANYUWANGI —
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra bersama General Manager (GM) ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan , turun langsung membagikan bantuan logistik berupa ratusan selimut dan matras tidur kepada keluarga korban yang masih menunggu di area Pelabuhan ASDP Ketapang, Jumat malam (4/7).
Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap para keluarga korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam (2/7) yang lalu.
Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan dukungan moral bagi para keluarga korban yang sejak awal tragedi terus menanti kabar di lokasi.
Pembagian bantuan berlangsung di posko terpadu dan area tunggu pelabuhan yang sementara dijadikan tempat penampungan sementara.
“Kami memahami kondisi psikologis para keluarga korban yang sudah beberapa hari berada di sini dan bantuan ini sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral kami kepada mereka,” ujar Kombes Pol. Rama Samtama Putra.
Hal senada juga disampaikan oleh GM ASDP Ketapang Yannes Kurniawan bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan pihak pelabuhan sangat penting dalam situasi darurat seperti ini.
“Kami ingin memastikan keluarga korban merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit ini,” ujar Yannes.
Sebelumnya, Polda Jatim telah membuka Posko informasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Posko ini dibentuk untuk mempercepat distribusi bantuan dan penyampaian informasi terkini dari proses pencarian dan evakuasi korban yang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan, termasuk Polri, TNI dan Basarnas.
Hingga hari ini, proses pencarian masih terus dilakukan, dengan prioritas utama menemukan korban yang belum ditemukan serta memberikan layanan psikososial bagi para keluarga.
Langkah cepat dan responsif yang dilakukan oleh Kapolresta Banyuwangi bersama manajemen ASDP ini mendapat apresiasi dari masyarakat, sebagai wujud nyata hadirnya negara di tengah duka warganya.
Kepedulian dan sinergi berbagai pihak ini menjadi cermin solidaritas kemanusiaan yang kuat di tengah duka.
Meski luka belum sepenuhnya pulih, kehadiran dan perhatian nyata dari Polresta Banyuwangi Polda Jatim serta pihak pelabuhan diharapkan mampu memberi sedikit ketenangan bagi keluarga yang menanti kabar orang-orang tercinta.
Upaya pencarian dan penanganan pasca-tragedi akan terus dilanjutkan hingga seluruh proses evakuasi dan pemulihan dapat tuntas secara menyeluruh.
Sementara itu di lokasi terpisah, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan 6 jenazah korban telah diserahkan Kamis malam (3/7) oleh Menteri Perhubungan dengan didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto ke pihak keluarga di pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Kombes Pol Abast menegaskan pencarian dan evakuasi korban KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan akan terus dilakukan.
“Petugas gabungan akan terus melakukan pencarian hingga seluruh penumpang ditemukan, dengan koordinasi penuh bersama Basarnas, TNI, Polri, ASDP dan pemerintah daerah setempat,” kata Kombes Abast.
Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu malam (2/7).
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kapal tenggelam pada pukul 23.35 WIB di koordinat 8° 9’32.35″S 114°25’6.38″E.
Sementara berdasarkan Manifest, kapal tersebut berpenumpang 53 Orang dan ABK Kapal 12 Orang serta 22 Unit Kendaraan.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
