Terasistana.id, Jakarta
BANYUWANGI –
Polda Jawa Timur (Jatim) membuka posko informasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi,Jumat (4/7).
Selain membuka posko SAR gabungan dan posko informasi, Polda Jatim melalui Polresta Banyuwangi membuka posko DVI di ruang tunggu Pelabuhan Ketapang.
“Keluarga korban bisa mencari informasi dan menyerahkan data terkait anggota keluarganya yang masih hilang di posko yang sudah kami siapkan,” kata Kombes Pol Abast.
Pada posko informasi ditampilkan juga daftar penumpang yang ditemukan selamat dan meninggal dunia.
Hingga berita ini ditulis, Tim SAR gabungan melaporkan bahwa total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 36 orang, dengan 30 orang di antaranya ditemukan selamat dan 6 orang dinyatakan meninggal.
Dari 30 korban selamat, diketahui 21 orang merupakan warga asal Ketapang, Banyuwangi, dan 9 orang lainnya berasal dari Gilimanuk, Bali.
Data ini dikumpulkan dari laporan posko darurat yang didirikan oleh petugas gabungan di Pelabuhan Ketapang.
Menurut Kombes Pol Abast, seluruh korban ditemukan di wilayah perairan Bali dan ditangani Polres Jembrana Polda Bali.
Kombes Pol Abast menerangkan, korban meninggal sebelumnya telah diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Bali di Posko Gilimanuk Bali.
Setelah selesai proses identifikasi kemudian berkoordinasi dengan Tim DVI Polda Jatim yang ada di Posko Ketapang Banyuwangi untuk menerima ke 6 jenazah di Posko Ketapang Banyuwangi.
“Hingga saat ini, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang akibat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali,” pungkas Kombes Abast.
KMP Tunu Pratama Jaya diketahui berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu malam (2/7).
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kapal tenggelam pada pukul 23.35 WIB di koordinat 8° 9’32.35″S 114°25’6.38″E.
Sementara berdasarkan Manifest, kapal tersebut berpenumpang 53 Orang dan ABK Kapal 12 Orang serta 22 Unit Kendaraan.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
