Terasistana.id, Jakarta
Jakarta.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengapresiasi semangat Polri dalam memajukan kebudayaan dengan rutin melaksanakan pagelaran wayang kulit saat peringatan Hari Bhayangkara setiap tahunnya. Tahun ini, pagelaran itu dihadiri langsung oleh Menteri Fadli Zon.
“Kegiatan ini saya kira luar biasa. Kami sangat apresiasi sekali dalam rangka HUT Bhyangkara diselenggarakan sebuah pagelaran wayang dengan tema Amartha Binangun ini,” jelas Menteri Fadli Zon di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/25) malam.
Ia mendorong institusi lain mengikuti langkah Korps Bhayangkara. Terutama dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam kegiatan-kegiatannya.
“Kami sangat apresiasi sekali dan mudah-mudahan semakin banyak institusi dalam hari-hari lahirnya bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk seperti wayang,” ungkapnya.

Pagelaran Wayang, ujar Menteri Fadli Zon, telah masuk di dalam warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Oleh karenanya, pelestarian wayang melalui pementasan sangat menarik.
“Yang pertama malah dulu, tahun 2003 masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity. Jadi warisan agung budaya dunia, wayang lah yang pertama kali diakui oleh UNESCO dari Indonesia,” ujarnya.
Tak dipungkirinya, komunitas wayang memang masih banyak di daerah-daerah. Namun, beberapa wayang memang perlu penyelamatan khusus.
“Wayang golek yang perlu semakin banyak pementasan. Kalau wayang kulit saya kira masih masih cukup kuat komunitasnya,” ungkap Fadli Zon.
Yunus – Jatim











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
