Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Jember
Polres Jember Polda Jatim kembali menyerahkan bantuan berupa tandon air bersih untuk warga di Dusun Rageng, Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe.
Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condroputra mengatakan, bantuan tandon air dan pembuatan saluran ini adalah untuk mempermudah warga mendapatkan air bersih dari sumur dalam (bor) yang sebelumnya sudah dibuatkan.
“Ada beberapa wilayah di Kabupaten Jember ini bila musim kemarau warga kesulitan air bersih termasuk di Kecamatan Sumberjambe ini,” ungkap AKBP Bobby, Jumat (4/7).
Selain bantuan tandon dan penyaluran air, Kapolres Jember yang didampingi para pejabat utama Polres Jember Polda Jatim dan Ketua Cabang Bhayangkari Jember, Ny.Bianca Bobby Adimas juga memberikan santunan kepada anak yatim.
Bukan hanya itu, bantuan sosial untuk kaum dhuafa di desa setempat berupa 100 paket sembako juga diberikan.
“Masih suasana Hari Bhayangkara ke -79, dan implementasi dari tema Polri Untuk Masyarakat, maka kami Polres Jember hadir untuk masyarakat,” kata AKBP Bobby.
Sementara itu, Kepala Kantor Camat Sumberjambe Umar Faroek, sangat mengaresiasi upaya Polres Jember Polda Jatim dalam memperhatikan warga masyarakat.
Ia menilai, Polres Jember Polda Jatim hadir bukan hanya soal penegakan hukum, namun juga berkontribusi dalam hal sosial kemasyarakatan.
“Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, yang sesuai dengan jargonnya bahwa Polri Untuk Masyarakat,” ungkap Camat Sumberjambe, Umar Faroek.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Plerean Mukhlas yang mempunyai sekitar 100 orang warga penerima bantuan.
“Atas nama warga Dusun Rageng, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Jember dan Bhayangkari yang telah peduli kepada kami,” ungkap Mukhlas.
Ia mengatakan bantuan tandon air bersih ini sangat membantu masyarakat setempat.
“Kami berkomitmen untuk merawat dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
