Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa transformasi layanan Polri kini mengarah pada pendekatan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79.
“Dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui Super Apps Presisi,” ujar Kapolri di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Super Apps Presisi merupakan platform terpadu layanan kepolisian yang mencakup berbagai fitur, seperti SIM Online, SKCK Online, dan pengaduan masyarakat melalui Dumas Presisi.
Menurut Kapolri, aplikasi ini menjadi simbol komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan modern, sejalan dengan tuntutan masyarakat di era digital.
Tak hanya pada tataran pusat, pengembangan pelayanan digital juga diperluas hingga ke wilayah. Polri menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan kota cerdas (smart city), salah satunya melalui pengintegrasian Command Center sebagai pusat kendali layanan berbasis data.
“Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Smart City melalui Command Center yang terintegrasi,” jelas Kapolri.
Transformasi digital Polri terbukti mendapat respons positif dari publik. Kapolri mengungkapkan, jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi melonjak 126 persen, dari 2,17 juta pengguna pada tahun 2023 menjadi 4,9 juta pengguna pada tahun 2024.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan terbantu dengan layanan digital Polri,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas dukungan terhadap institusi Polri.
“Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, jajaran DPR, DPD, TNI, kementerian/lembaga, mitra kerja, tokoh masyarakat, NGO, OKP, dan seluruh rakyat Indonesia. Dukungan ini sangat berarti agar Polri dapat terus menjawab tantangan tugas dengan semangat Presisi,” tutup Kapolri.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
