Terasistana.id,Jakarta
.
Jawa Timur
BANYUWANGI –
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto,M.Si bersama Kakorpolairud mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Menhub RI menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan kecelakaan pada insiden kecelakaan Kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Perairan Selat Bali, Rabu (2/7) malam.
“Saya turut prihatin atas kejadian ini dan menginstruksikan proses pencarian dipercepat, dengan mengedepankan koordinasi dan keselamatan,” kata Menhub Dudy.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, sejak dini hari, operasi pencarian dan pertolongan telah dilakukan oleh tim gabungan.
“Dari unsur Basarnas, TNI/Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP, serta unsur terkait lainnya di bawah koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan terus mempercepat pencarian korban,” kata Kombes Abast di Pelabuhan Ketapang, Jumat (4/7).
Kombes Abast menerangkan, Polda Jawa Timur menerjunkan sejumlah personel dan 6 unit kapal patroli Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) untuk mencari korban kapal tenggelam di Selat Bali itu.
Bukan hanya itu, Polda Jatim juga mengerahkan Helikopter untuk pencarian via udara.
“Kehadiran kami hari ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab negara terhadap para korban,” ujar Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim menegaskan, Polda Jatim bersama Tim SAR dari semua unsur akan terus berupaya maksimal agar seluruh korban dapat ditemukan dan tertangani dengan layak.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K., mengatakan Hingga saat ini, proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.
Di kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang juga mengimbau masyarakat untuk terus memberikan doa dan dukungan moral, sembari tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang.
“Penanganan tragedi ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi warganya yang terdampak musibah,” kata Kapolda Jatim.
KMP Tunu Pratama Jaya diketahui berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kapal tenggelam pada pukul 23.35 WIB di koordinat 8° 9’32.35″S 114°25’6.38″E.
Sementara berdasarkan Manifest, kapal tersebut berpenumpang 53 Orang dan ABK Kapal 12 Orang serta 22 Unit Kendaraan.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
