Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
BANYUWANGI –
Sejumlah Polwan dari Polresta Banyuwangi Polda Jatim turun langsung memberikan pendampingan kepada para korban selamat tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Kegiatan ini dilakukan di Posko Ketapang Banyuwangi sebagai bentuk dukungan psikologis melalui program trauma healing.
Para korban selamat, terutama perempuan dan anak-anak, terlihat masih dalam kondisi syok akibat insiden yang mereka alami di perairan Selat Bali.
Polwan Polresta Banyuwangi memberikan perhatian khusus melalui pendekatan humanis, seperti mengajak berbicara, mendengarkan keluhan, hingga memberi motivasi.
“Kami ingin memastikan bahwa para korban tidak hanya selamat secara fisik, tapi juga pulih secara psikis,” ujar salah satu Polwan Brigadir Putri Anita pendamping di lokasi, Kamis (3/7/2025).
Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan para survivor bisa kembali pulih secara menyeluruh.
Kehadiran Polwan di tengah proses evakuasi dan penanganan korban mendapat apresiasi dari keluarga korban.
Pendekatan yang lembut dan empatik dinilai sangat membantu mengurangi tekanan emosional para korban selamat.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali.
Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa seluruh jajaran Polresta Banyuwangi Polda Jatim terus mengerahkan personel dan sumber daya untuk mendukung proses pencarian, evakuasi, hingga pendampingan terhadap para korban.
“Kami turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam peristiwa ini,” ungkapnya.
Untuk para survivor, ia memastikan penanganannya berjalan maksimal dan humanis, mulai dari evakuasi, pemeriksaan medis, hingga pendampingan psikologis.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast yang mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto saat meninjau proses evakuasi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses evakuasi dan pencarian korban.
Tim SAR, termasuk TNI, Basarnas, BPBD, Pemkab, relawan, hingga masyarakat pesisir aktif membantu penanganan musibah tersebut.
“Ini adalah kerja bersama. Kami sangat mengapresiasi seluruh unsur yang bahu-membahu sejak awal kejadian. Kolaborasi inilah yang memungkinkan upaya pencarian dan penanganan korban berjalan efektif,” kata Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim juga mengatakan bahwa Polwan Polresta yang dikerahkan untuk melakukan trauma healing sebagai bentuk dukungan emosional kepada para korban.
“Polisi juga membuka jalur komunikasi dengan keluarga korban dan memastikan informasi yang disampaikan valid, cepat, dan empatik,” ujar Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim berharap, proses ini bisa memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga yang menanti.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
