Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Di peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, S.H., S.I.K., M.Si. memberikan penghargaan kepada empat personel Polri dan lima warga sipil yang dinilai berdedikasi tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.
Penyerahan reward dilaksanakan selepas upacara HUT Bhayangkara di Alun-Alun Nusantara Jember, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar semangat pengabdian kepada masyarakat terus tumbuh. Selasa (1/7/2025).
“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan kepedulian yang nyata dalam membantu tugas-tugas Polri serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ungkap Kapolres Jember.
Empat anggota Polri penerima reward:
Aipda Eka Bhakti, S.H. – Ps. Kanit Binmas Polsek Ambulu. Berperan aktif menggerakkan warga Desa Andongsari dalam program Pekarangan Pangan Bergizi hingga meraih juara 3 tingkat Polda Jatim.
Aipda Dwi Cahyo Utomo – Ps. Kanit Lantas Polsek Sempolan. Aktif dalam penanganan dan evakuasi kecelakaan lalu lintas serta bencana alam di Jalur Gumitir, Kecamatan Silo.
Bripda Randy Syva Albertha – Bhabinkamtibmas Desa Andongsari Polsek Ambulu. Turut berkontribusi dalam keberhasilan program Pekarangan Pangan Bergizi tingkat Polda Jatim.
Aiptu Rudi Hartono – Kasubnit Ops Barat Satreskrim Polres Jember. Berhasil mengungkap kasus pembunuhan dengan isu santet yang terjadi pada 3 Juli 2017 di Kecamatan Sumberbaru.
Selain anggota Polri, Kapolres juga menyerahkan reward kepada lima warga sipil yang turut membantu tugas kepolisian:
Mohamad Sholeh, S.H., M.Si. – Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Aktif mendukung program ketahanan pangan nasional.
Emik Dwi Susanti – Penggerak PKK Desa Andongsari. Berperan penting dalam keberhasilan program Pekarangan Pangan Bergizi.
Safi’i – Kasun Krajan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru. Membantu pengungkapan kasus pembunuhan isu santet.
Wiji Hariyanto – Relawan Gumitir, Kecamatan Silo. Aktif dalam penanggulangan dan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam di jalur rawan Gumitir.
Ansori Feri Nurcahyo – Pedagang di Wisata Watu Ulo. Berdedikasi membantu meminimalisir potensi laka laut meski dengan keterbatasan fisik.
Pemberian reward ini turut disaksikan para pejabat utama Polres, Forkopimda Kabupaten Jember, serta tamu undangan. Kegiatan berjalan penuh khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk penghargaan kepada para penerima. (AR)
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")