Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
SURABAYA –
Polda Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema “Polri untuk Masyarakat, di Lapangan Upacara Mapolda Jatim Senin (1/7/2025).
Kegiatan Upacara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kajati Jatim, Kalanti Jatim, Kalanti TUN, Ketua DPRD Jatim, Dankodiklatal, Pangkoarmada II, Gubernur AAL, Pangdivif-2 Kostrad, Danlanud Muljono, Danpasmar 2, Danpuspenerbal, Kaskogartap III Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jatim, Danlantamal V Surabaya, Kadispsial, serta seluruh unsur Forkopimda dan pejabat utama Polda Jatim.
Dalam amanatnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan atas sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur.
“Atas nama Kapolda Jatim dan institusi, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Pemda, serta seluruh elemen masyarakat. Karena berkat kerja sama kita semua, Pilkada Serentak 2024 di Jatim dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Tutur Kapolda Jatim.
Irjen Nanang Avianto juga menyoroti keberhasilan berbagai operasi kepolisian yang dilakukan dalam satu tahun terakhir.
Menurutnya, semua langkah tersebut berdampak besar terhadap stabilitas kamtibmas dan mendukung pertumbuhan pembangunan dan investasi di Jawa Timur.
Ia menambahkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam pemberantasan premanisme juga menunjukkan tren positif.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025, menunjukkan 67,4 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam isu tersebut.
“Ini menjadi modal utama kita untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Kapolda Jatim juga menegaskan arah transformasi institusi melalui Grand Strategi Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap pembangunan menuju Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia berpesan kepada seluruh personel untuk menjaga integritas, menjauhi pelanggaran, dan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat.
“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang selalu siap memberikan rasa aman,” tegasnya.
Upacara ini juga menjadi momen pengingat bagi seluruh anggota Polri di Jawa Timur untuk terus menumbuhkan semangat pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara, selaras dengan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")