Warga Pertanyakan Kelanjutan Program 1 Juta Hektar Jagung di Pandeglang, Lahan Kosong dan Akses Rusak

Terasistana.id Pandeglang — Program nasional “Penanaman 1 Juta Hektare Jagung” yang diluncurkan pemerintah pusat dan dijalankan di Kabupaten Pandeglang menuai sorotan tajam. Pasalnya, lahan yang semestinya ditanami jagung justru dibiarkan kosong hingga kini. Kondisi ini sangat disayangkan oleh warga sekitar, terutama di Desa Mogana, Kecamatan Banjar.

Umi, salah seorang warga Kampung Pasir Awi, menyebut bahwa sejak dua tahun terakhir, aktivitas penanaman jagung di lahan tersebut tidak terlihat. “Sudah dua tahun lahan itu nggak ditanami. Dulu memang ada pengusaha dari Cianjur yang sewa, tapi sekarang nggak jelas lagi,” ujarnya.

Lahan seluas 20 hektare tersebut sebelumnya dikuasai oleh PT Bibo untuk tanaman karet. Awal 2025, lahan dipinjamkan kepada Polda Banten guna mendukung program nasional jagung. Saat peresmian program, banyak pihak hadir, namun aktivitas penanaman tak berlanjut. Ironisnya, warga justru memanfaatkan lahan itu untuk menanam karet, cabai, terong, dan tanaman lain. “Jagung ada, tapi sedikit, itu pun dari warga sendiri, bukan dari program,” tambah Umi.

Selain lahan kosong, akses jalan menuju lokasi juga rusak parah, menyulitkan warga yang beraktivitas di area tersebut. “Kalau hujan, jalan licin dan berlubang. Bisa jatuh kalau tidak hati-hati,” jelasnya.

Sorotan juga datang dari DPRD Kabupaten Pandeglang. Mulyadi, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, menyayangkan minimnya koordinasi dalam pelaksanaan program tersebut. “Kami dari Komisi II yang membidangi pertanian sama sekali tidak dilibatkan. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Ia menilai buruknya koordinasi menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah. “Kalau mitra kerja tidak dilibatkan, patut dipertanyakan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, baik dari pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun dari Polda Banten mengenai kelanjutan program tersebut.

Warga berharap agar program ini tidak berhenti sebatas seremoni. Mereka meminta ada kejelasan pelaksanaan dan perbaikan akses jalan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Writer: Dapid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *