Terasistana.id Jakarta — Penegakan hukum di laut Indonesia dinilai sangat mendesak, tidak hanya untuk mencegah pelanggaran oleh oknum dalam negeri, tetapi juga untuk menghadapi ancaman asing yang mengintai kekayaan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan sumber kekayaan laut yang melimpah, Indonesia perlu membenahi regulasi serta menerapkan hukum yang tegas demi melindungi kedaulatan laut.
Hal tersebut disampaikan oleh Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H., Pemerhati Kajian Keamanan dan Geopolitik serta mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dalam diskusi bertajuk Diplomasi Maritim China di Asia Tenggara: Pandangan dari Indonesia, Kamis (20/6).
“Laut kita penuh kekayaan, tapi juga penuh ancaman. Kalau penegakan hukumnya tidak benar, kita bukan hanya menghadapi persoalan dari dalam negeri, tapi juga bahaya asing yang mengincar sumber daya kita,” tegas Soleman.
Ia menambahkan, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut, sehingga kekayaan laut merupakan bagian dari jati diri bangsa. Karena itu, negara harus hadir dengan aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten untuk melindungi laut Indonesia dari segala ancaman.
Dalam kesempatan itu, Soleman juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik-praktik ilegal yang melibatkan oknum aparat, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah oknum Bakamla dalam bisnis minyak ilegal di laut.
“Banyak oknum yang bermain, terutama di bisnis minyak. Itu harus dilaporkan, jangan takut. Kalau masyarakat diam saja, yang rugi kita semua. Kalau penegakan hukum tidak tegas, dampaknya harga barang akan mahal terus,” ujarnya.
Soleman meminta masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sekaligus ikut memberikan edukasi kepada para pelanggar agar sadar akan dampak perbuatannya.
“Kegiatan diskusi seperti ini penting untuk mendidik masyarakat. Kalau masyarakat tahu masalahnya, mereka bisa ikut memperbaiki. Penegakan hukum ini tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Soleman menegaskan bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam membangun dan memperbaiki sistem penegakan hukum di laut, bukan hanya sebagai penonton.
