Terasistana.id,Jakarta
Jakarta —
Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Juli 2025 mendatang, tak hanya menjadi ajang kebanggaan bagi institusi Kepolisian, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat. Salah satu wujudnya adalah keterlibatan langsung para satuan pengamanan (Satpam) dan unsur Potensi Masyarakat (Potmas) lainnya dalam rangkaian upacara dan devile yang akan digelar.
Partisipasi tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Para Satpam, Linmas, dan Potmas dari berbagai wilayah akan ikut baris dalam devile, berdampingan dengan pasukan Polri dan mitra keamanan lainnya.
“Partisipasi aktif dari satuan pengamanan dan potensi masyarakat dalam upacara dan devile Hari Bhayangkara ke-79 merupakan bentuk nyata dari kemitraan Polri dan masyarakat. Ini bukan hanya seremoni, tetapi wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (28/6/2025).
Ia menambahkan, pelibatan unsur masyarakat dalam perayaan tahun ini merupakan bagian dari strategi membangun kedekatan institusional yang bersifat kolaboratif dan partisipatif.
“Kita ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri semata, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Melalui peringatan ini, kami ingin memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di bidang kamtibmas,” lanjut Brigjen. Trunoyudo.
Selain Satpam, Linmas, dan unsur Potmas, sejumlah elemen masyarakat juga akan ikut ambil bagian dalam devile sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Bhayangkara. Di antaranya adalah kelompok buruh, organisasi kemasyarakatan seperti Banser, Kokam, dan Persis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pemuda-pemudi Merah Putih.
Tidak hanya itu, kelompok tani, Pokdar Kamtibmas, Aisyiyah, dan Fatayat NU juga turut serta dalam barisan kebangsaan, menandakan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.
Dalam devile yang akan digelar usai upacara utama, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing, memperlihatkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Bhayangkara.
Polri berharap keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sebagai mitra sejajar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Tanah Air.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
